JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, rencana pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) merupakan KLB bodong.Dia menyebut, berdasarkan penuturan para kader dan pemilik suara sah, mereka diancam karena menolak hadir.
Baca juga: Desak Moeldoko Pulang ke Jakarta, Ratusan Kader Demokrat Akan Geruduk Bandara KualanamuMenurutnya, aksi GPK-PD merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum PD berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020.
"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir," ujarnya, Jumat (5/3/2021).Herzaky mengatakan, para pelaku GPK-PD selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong dalam mewujudkan ambisi jahatnya. Pelaku, lanjut dia, seakan-akan mendapatkan banyak dukungan dari pemilik suara, dan seakan-akan ada penjabat penting DPP yang mendukung.
"Pola ini sejak awal mereka terapkan ketika mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo," ucapnya.Padahal, kata Herzaky, kenyataannya, yang hadir di KLB itu bukanlah pemilik suara. Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, maupun provinsi tertentu.Selain itu, sambung dia, panitia pelaksana KLB merupakan mantan kader yang diberhentikan secara tidak hormat. Sehingga, panitia pelaksana KLB bodong itu sama sekali tidak berhak meminta, mengusulkan, apalagi melaksanakan KLB berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan di Kemenhukham berdasarkan Kongres yang sah di tahun 2020."Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir, dan akan dianggap mewakili kab/kota/provinsi itu," tegasnya. (aci)
