[caption id="attachment_17660" align="alignnone" width="600"]
HM Prasetyo (net)[/caption]JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna menyarankan Presiden Jokowi mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo, dan mengeluarkan Partai NasdDem sebagai salah satu anggota koalisi pendukung pemerintahan.
"Jokowi harus membuat kasus korupsi dana Bansos Provinsi Sumut sebagai alasan membersihkan pemerintahannya, maupun koalisinya dari indikasi kuat pemufakatan jahat yang diduga dilakukan elit-elit Partai Nasdem," tegas Budyatna kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/1).Dengan membersihkan pemerintahan dan koalisi yang dibangunnya maka di masa mendatang, Jokowi akan terhindar dari beban.
"Akan berbahaya buat Jokowi jika dia tidak melakukan hal ini. Dia bisa saja terseret-seret karena indikasi adanya pemufakatan jahat sangat kuat dengan adanya pertemuan antara petinggi Partai NasDem dengan Mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho dalam kasus dana bansos Provinsi Sumut," lanjutnya.Menurut dia, jika Jokowi bisa meminta MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), dalam memutuskan perkara 'Papa Minta Saham' untuk mendengar desakan masyarakat, maka seharusnya Jokowi sendiri dalam hal ini bisa mendengarkan keinginan masyarakat, agar kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya dan mencopot Jaksa Agung."Akan sangat aneh jika Jokowi bisa meminta MKD seperti itu sehingga membuat Setya Novanto mundur sebagai ketua DPR, namun dirinya sama sekali tidak mengambil tindakan dengan menggunakan hak prerogratifnya mengganti Jaksa Agung," tegasnya.(ery satria)
Editor : Eriandi, S.Sos
