Jakarta – Pelemahan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah masuk ke taraf yang dinilai berpotensi membahayakan demokrasi di Republik Indonesia.
“Kalau pelemahan itu dibiarkan membahayakan demokrasi kita,” kata Anggota Tim Sembilan, Jimly Asshiddiqie sebelum menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3).
Jimly memaparkan pada Selasa ini saja Tim Sembilan telah menemui berbagai pihak seperti Peradi, alumni UI, alumni ITB, dan juga perwakilan dari Universitas Bung Karno.
Ia juga mengingatkan Tim Sembilan telah menerima “keputusan rakyat” yang berasal dari beratus-ratus LSM di Indonesia, untuk menandatangani petisi agar Tim Sembilan menyampaikan aspirasi mereka.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong dihentikannya kriminalisasi yang masih terus berlangsung terhadap pimpinan, penyidik, dan staf KPK, serta aktivis antikorupsi.
Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima di Jakarta, Senin (9/3) menyebutkan, 360 organisasi se-Indonesia memberikan mandat penghentian kriminalisasi tersebut kepada Tim Sembilan.
Koalisi terdiri dari beragam LSM seperti Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Gerakan Alumni Lintas Perguruan Tinggi, AkuKPK, Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA), Kemitraan, TI Indonesia, YAPPIKA, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, dan PSHK.
sumber: antara
