BUKITTINGGI, SINGGALANG - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis memastikan dana kemaslahatan umat atau dana haji kini sudah terkelola secara benar. Ia meyakini seratus persen dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, dana haji sudah dikelola oleh sebuah lembaga independen yang tidak bisa diinterpensi oleh pemerintah, kecuali DPR.Soal pengelolaan dana umat tersebut diungkapkan JKA, panggilan akrab John Kenedy Azis pada acara 'Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1442 H/2020 di Grand Rocky Hotel, Bukittinggi, Rabu (23/12).
JKA mengatakan, tidak satu sen pun dana haji yang dipergunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai pembangunan infrastruktur. "Itu tidak benar. Saya pastikan dana umat sekarang telah dikelola dengan prinsip-prinsip syariah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH," jelasnya menanggapi pertanyaan salah peserta diseminasi.John Kenedy Azis berani mengatakan demikian karena pelaporan pertanggungjawabannya ke Komisi VIII DPR RI. Dilaporkan secara jelas dan kontiniu. Dari laporannya dapat diketahui bagaimana pengelolaan dan penggunaannya.
Sebelumnya, di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, H. Hendri dan para calon jemaah haji 2020, JKA pun memaparkan berbagai kebijakan pemerintah terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun ini.JKA menyebut, keputusan pemerintah membatalkan pengiriman calon jemaah haji tahun 2020 tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang untuk sementara waktu tidak mengizinkan pelaksanaan ibadah haji karena pandemi Covid-19.
"Jadi, alasan utuma pembatalan pemberangkatan jemaah ke tanah suci adalah untuk keselamatan jemaah sendiri dan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mudah-mudahah, wabah Covid-19 bisa cepat terarasi dan, calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya bisa diberangkatan pada musim haji tahun ini," harap politisi Partai Golkar tersebut.Sementara, menyinggung soal besaran biaya haji tahun ini, putera asli Piaman itu menyampaikan bahwa belum ada pembahasan terkait hal tersebut. Biasanya baru dibahas beberapa bulan sebelum pemberangkatan.Dia mengatakan, biaya perjalanan haji belum bisa dibahas karena terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Nilai tukar mata uang tersebut bisa berubah setiap saat, bahkan setiap jam. "Jadi, pihak maskapai, hotel dan yang lainnya biasanya baru berani mematok harga dua atau tiga bulan menjelang pemberangakatan," terangnya.Namun, terlepas dari itu, dari Komisi VIII, kata JKA, akan berusaha menekan ongkos naik haji tersebut serendah mungkin. Seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebenarnya, kata John Kenedy Azis, ongkos naik haji untuk seorang jemaah mencapai Rp70 juta. Namun, dengan adanya subsidi dari pemerintah, bisa ditekan hingga Rp35 atau Rp40 juta. (darmansyah)
Editor : Eriandi, S.Sos
