[caption id="attachment_5588" align="alignnone" width="650"]
Joko Widodo (net)[/caption]
JAKARTA – Pemerintah kecolongan atas hilangnya dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Sahid. ‎Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab atas hilangnya dokumen itu. "Kalau memang faktanya sudah diserahkan pada Kantor Kepresidenan, yang bertanggung jawab adalah Presiden," ujar Margarito usai menghadiri diskusi tentang dua tahun Jokowi-Jusuf Kalla digelar Sindo Trijaya FM di sebuah restoran kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10)
Menurut Margarito, dokumen yang telah diberikan ke Mensesneg tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi dengan membuat keputusan. "Keppres dibikin tergantung bagaimana prosedurnya. Tapi tetap pihak yang bertanggung jawab adalah Presiden," ‎jelasnya.Selain itu, Margarito juga mendorong agar mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengungkap dokumen tersebut. Pasalnya, SBY dianggap mengetahui berkas dokumen TPF Munir pada zaman kepemimpinannya."Kita minta dia (SBY) untuk bicaralah. Kalau dia tidak mau bicara, mintalah Pak Jokowi serius perintahkan Jaksa Agung, Menko Polhukam atau polisi mendatangi SBY supaya SBY bicara," tandasnya. (aci)
