BATUSANGKAR -Suara ketidakpuasan atas kinerja pengurus Kadinda Sumetera Barat juga gencar berembus dari daerah.Kadinda Tanah Datar juga bersuara atas kondisi yang menyelimuti kepengurusannya dan mendukung upaya mosi tak peraya terhadap Ketua Kadin Sumatera Barat Ramal Saleh.
Menurut Ketua Kadinda Tanah Datar Rina Aziz, pengurus Kadin Sumatera Barat tidak pernah melakukan pembinaan terhadap Kadin kabupaten/ kota hingga di Tanah Datar.“Jangankan melakukan pembinaan, komunikasi silang antara beliau dengan kami saja tidak pernah. Sehingga kami tidak mengetahui apa yang sedang, telah dan akan dikerjakan Kadin Sumbar selama empat tahun berjalan,” kata Rina di Batusangkar, Selasa (11/1).
Rina mengomentari kepemimpinan Ramal Saleh sebagai Ketua Kadin Sumatera Barat pascaheboh penggantian ketua dewan pertimbangan, penasihat dan sejumlah dewan pengurus secara sepihak.Akibat pemberhentian secara sepihak ini, para pengurus ini kemudian membentuk tim penolakan SK-244 dan menolak Ramal Saleh menjadi ketua Kadin.
Aksi penolakan ini sudah dilakukan dengan mengajukan surat resmi kepada Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rasyid dan ditandatangani 42 pengurus Kadinda Sumatera Barat dan ketua Kadinda kabupaten/kota.Menurut Rina, pengurus dalam mengelola Kadin Sumatera Barat seperti tidak memiliki waktu sama sekali. Hal ini disebut Rina bisa jadi karena kesibukan sebagai pengusaha.
Tetapi, tegas Rina pula, jika seseorang telah mau dan telah dipilih menjadi pimpinan Kadin harus rela dan memaksa waktunya untuk mengurus organisasi dipimpinnya.“Kalau tidak bisa membagi waktu sebaiknya tidak usah maju jadi pengurus, sebab akan merugikan Kadin itu sendiri karena haruslah fokus," timpalnya.
Rina melihat pimpinan demikian tidak memiliki leadership sehingga tidak bisa menjalankan fungsi keketuannya ke Kadin kabupaten/kota.“Kadinda kabupaten/kota seperti dilepas saja setelah pengurus terpilih pada 2017 lalu. Kami tidak pernah mendapatkan arahan, saran dan pendapat dari beliau untuk pergerakan Kadin di Tanah Datar.” tandasnya.Ia mengaku tidak mengetahui bagaimana cara mensinergikan program kerja dengan Kadin Sumbar sehingga dirinya bersama pengurus Kadinda Tanah Datar menjalankan sendiri organisasi tanpa koordinasi.Juga disebagian Kadin kabupaten kota, timpal Rina pula, terjadi kemandekan organisiasi dan tidak ada pergerakan, bahkan sudah ada yang habis masa kepengurusannya.
Diutarakan, kepengurusan provinsi terlihat tak jelas kerjanya, ini terlihat saat menghadapi situasi kepengurusan habis masa periodenya bukan diminta melakukan musda tetapi malah diterbitkan SK carateker oleh Kadin Sumbar ini tentu tidak fair.Menurut Rina, mestinya kepengurusan mengembangkan lembaga Kadin menjadi motor pendorong dunia usaha dan mengembangkan organisasi. (ydi)
Editor : Eriandi
