TUA PEIJAT – Pemkab Mentawai melalui Dinas Satpol-PP dan Damkar secara bertahap akan segera menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri pada lokasi yang bukan semestinya.
Sebagai permulaan, pada persiapan penyelenggaraan pengobatan massal yang digelar pada 7 dan 8 Februari lalu, aksi bersih-bersih dilakukan Pemkab Mentawai dengan menggusur salah satu bangunan liar di samping kantor Dinas Kesehatan yang dijadikan tempat berjualan makanan. Namun hal serupa belum menyasar pada bangunan lainnya yang bersebelahan dengan warung tersebut.
Selain itu, gerbang masuk ibukota Bumi Sikerei juga masih ada pangkalan ojek yang terindikasi juga melanggar batas sempadan jalan seperti pada Peraturan Bupati No. 13 tahun 2015 tentang penempatan garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar bangunan.
Kepala Dinas Satpol-PP dan Damkar Mentawai, Saudara Halomoan Pardede membantah tebang pilih dalam melakukan penertiban kawasan umum terhadap pemilik lapak-lapak dagangan.
“Yang kemarin itu baru awal, nanti yang lain juga akan diterbitkan. Kita sudah lakukan diskusi dengan pemilik-pemiliknya, mereka minta waktu hingga awal Maret, kita kasih kelonggaran,” terang Pardede saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (9/2).
Disebutkan Pardede, terhadap warung makanan yang belum ditertibkan di samping Kantor Dinas Kesehatan itu sudah diminta pindah ke lokasi baru.
Sementara bagi pangkalan ojek yang berada di pertigaan kilometer 0 Tuapejat, direncanakan akan dipindahkan ke area dermaga. Untuk itu tentu harus melalui persetujuan dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sioban Wilayah Kerja Tua Pejat. (ricky)
