[caption id="attachment_22471" align="alignnone" width="650"]
Pelayanan Bank Mandiri (okezone.com)[/caption]JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim ada dua Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang siap bergabung untuk menggarap Kartu Indonesia 1 atau Kartin1.
Kartu tersebut merupakan NPWP yang akan digabungkan dengan beberapa kartu lainnya, seperti BPJS. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Iwan Guniardi saat ditemui di kantor pusat DJP."Yang sudah mau join itu kalau perbankan, Bank BNI dan Bank Mandiri, tetapi mereka butuh izin dari Bank Indonesia, karena mereka tidak bisa seenaknya karena itu kartu nanti berisikan layanan keuangan," ungkapnya di Jakarta, Rabu (29/3).
Menurutnya, kedua bank pemerintah tersebut telah menyatakan ketersediaan untuk bergabung dan juga telah bersedia menggarap semua produk yang ada di Kartin1. Hanya saja, hal ini bisa terwujud saat kedua bank tersebut mendapatkan lampu hijau dari Bank Indonesia."Pokoknya semua produk, mereka sepanjang mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Bahkan nanti prototipe yang Jumat akan kita launching itu dengan kartu Bank Mandiri," jelasnya.
"Rencananya launching digedung Sudirman baru soft launching platform Kartin1, aplikasinya yang sudah berhasil di inject ke kartu Mandiri, nah BNI sudah mau tapi untuk komersialisasinya harus izin dari BI. Kita melihat ini bisa dan hanya menjadi contoh," tukasnya.Seperti diketahui, Kartin1 ini akan dilaunchingkan pada Jumat (31/3)nanti. Kartin1 akan mempermudah masyarakat karena dalam satu kartu akan bisa digunakan untuk berbagai hal. Yakni, sebagai pengganti NPWP, yang bisa juga digunakan sebagai KTP, pembayaran klaim BPJS, kartu kredit hingga SIM dan paspor dalam satu kartu sekaligus. (aci)
