Opini

Kasus Transaksi Jual Beli “Hantam” BUMN

×

Kasus Transaksi Jual Beli “Hantam” BUMN

Sebarkan artikel ini
Defiyan Cori.(ist)

Oleh: Defiyan Cori
(Ekonom Konstitusi)

Harus diakui secara obyektif dan faktual, bahwa pengelolaan Perusahaan Negara atau dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak yang salah kelola (mismanagement) dan terjadi berbagai kasus penyimpangan keuangan! Bahkan, saat baru menjabat Menteri BUMN dalam suatu kesempatan Erick Tohir sempat memelesetkan dengan nada sinis dan sarkatis akronim BUMN tersebut, yaitu: “memangnya badan usaha milik nenek lu”! Menteri BUMN ini tentu bukan asal bunyi terkait permasalahan yang menghinggapi perusahaan milik rakyat, bangsa dan negara hasil nasionalisasi perusahaan swasta Belanda serta asing lainnya pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Tidak hanya soal penguasaan Sumber Daya Alam (SDA), yangmana seharusnya berdasar perintah konstitusi Pasal 33, ayat 3 dikuasai oleh negara justru sektor pertambangan, khususnya nikel banyak terjadi pelanggaran hukum. Pemerintah sendirilah yang mengakui melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengklaim (Ditjen BC Kemenkeu) bahwa pelaku dari kegiatan ekspor ilegal bijih nikel ke China sebanyak 5 juta ton selama 2021-2022 merupakan tindak pidana! Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah mengungkapkan bahwa lembaga rasuah itu menemukan dugaan ekspor ilegal dari Indonesia ke Cina periode 2020-2022 jumlahnya 5,3 juta ton biji ore nikel yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp14,5 triliun.

Pertanyaan pentingnya, yaitu apakah benar ekspor ini illegal dalam artian tidak diketahui atau memperoleh izin dari pejabat berwenang dalam pemerintahan? Rasanya absurd dan naif saja apabila pemerintahan yang memiliki perangkat penuh diberbagai bidang sampai kecolongan ekspor bahan mentah nikel yang telah dilarang ini. Presiden Joko Widodo langsung menyampaikan pelarangan ini dan oleh karena itu publik meminta ketegasan Kepala Negara menindak para pelakunya tanpa pandang bulu!

Baca Juga:  Tantowi Yahya Terpapar Covid 19, Persis Satu Bulan Setelah Kembali Ke Tanah Air

Kontrak Kerjasama Bermasalah
Transaksi jual beli hal yang biasa dan lumrah saja dalam kegiatan usaha atau bisnis, termasuk disektor pertambangan dan energi. Sebagai contoh, PT Aneka Tambang (Persero)Tbk. (ANTAM) yang merupakan salah satu BUMN tambang terbesar dimiliki Indonesia dengan produksi komoditas tunggal tengah didera berbagai kasus. Perseroan yang berdiri tahun 1968 sebagai hasil penggabungan (merger) dari beberapa perusahaan pertambangan nasional itu kalah dalam kasus gugatan perdata yang dilayangkan pengusaha asal Surabaya, Budi Said di tingkat kasasi. Akibatnya, BUMN Antam harus membayar emas batangan seberat 1.136 kilogram kepada pengusaha yang memenangi gugatannya dan harus membayar uang senilai Rp92.092.000.000.

Anehnya, pengusaha Budi Said yang dikenal dengan sebutan “crazy rich” ini, bukanlah satu-satunya penggugat BUMN Antam. Perusahaan negara yang juga telah melantai di pasar Bursa Efek Indonesia dengan kode ANTM ini juga tengah menghadapi gugatan lain, salah satunya dari PT Loco Montrado atawa LoMon. Dari berbagai data yang dipublikasi ke publik, diperoleh informasi jika LoMon telah mendaftarkan gugatan wanprestasi atau cedera janji melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. LoMon menggugat bahwa ANTM belum melaksanakan seluruh kewajiban dalam perjanjian pengolahan anoda logam yang ditandatangani Perusahaan dan LoMon pada Mei 2017.