[caption id="attachment_75447" align="alignnone" width="650"]
Nurani Perempuan Women's Crisis Center(NPWCC) saat laporan akhir tahun. (rahmat)[/caption]PADANG - Sama seperti tahun sebelumnya, pada 2018 pelayanan hukum terhadap perempuan korban kekerasan di Sumatera Barat (Sumbar) dinilai lemah. Hal tersebut terkuak saat digelarnya laporan catatan akhir tahun dari Nurani Perempuan Women's Crisis Center(NPWCC) di Restaurant Suaso, Jalan Asahan, Rimbo Kaluang Padang, Senin (31/12).
"Kendala ataupun tantangan yang belum juga menemukan titik terang bagi relawan di Nurani perempuan sebagai pendamping korban kekerasan adalah, aparat penegak hukum sering abai dalam proses penyidikan dan terkesan mempersulit dan pelayanan terhadap disabilitas belum mendapatkan proses yang khusus serta seringnya terjadi perulangan kekerasan terhadap korban," kata Direktur Nurani perempuan Yefri Heriani.Tak hanya itu, hingga penghujung 2018, layanan yang bisa diakses korban kekerasan masih terbatas, mirisnya korban kekerasan seksual memilih bunuh diri. Peran aktif UPTD di Sumbar belum maksimal serta Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual belum juga disahkan.
"Proses hukum yang berbelit-belit dan panjang serta cenderung terkesan mempersulit proses penyelesaian kasus. Sepanjang 2018 Nurani Perempuan mencatat telah terjadi sebanyak 154 kasus yang dialami 137 korban. Melihat perbandingan kasus kekerasan perempuan di Sumbar setiap tahunnya meningkat contohnya 2016 dilaporkan 109 kasus, 2017 tercatat sebanyak 132 kasus," katanya. (rahmat) Editor : Eriandi, S.Sos
