Kelangkaan Minyak Goreng Seperti Jalan Tiada Ujung

Urusan minyak goreng tidak ada habis-habisnya. Mengingatkan judul novel wartawan legend, Mochtar Lubis, "Jalan Tak Ada Ujung" (1952). Novel berlatar perang kemerdekaan Indonesia yang bercerita tentang Guru Isa, guru sekolah yang membantu para gerilyawan namun hidup dalam ketakutan."Ketakutan" serupa kini dialami kini para suami di seluruh Indonesia sejak kelangkaan minyak goreng terjadi. Para kepala rumah tangga stres tidak bisa tenang hidupnya, menghadapi istri - istri yang "merepet" sepanjang hari mengutuki ironi kelangkaan minyak goreng. Para suami juga khawatir kondisi itu bakal lebih runyam, merembet bikin imunitas ibu-ibu merosot, padahal itu lebih berbahaya di masa pandemi yang juga tiada ujung.

Ironi IndonesiaKelangkaan ( mahalnya minyak nabati ) memang merupakan ironi di Indonesia. Negara ini produsen sawit terbesar di dunia. Kita tahu pemerintah memang sudah turun tangan mencoba mengatasi. Sudah menggunakan segala jurus namun belum membuahkan hasil. Sudah empat bulan keadaan runyam ini berlangsung.

Tiada janji Lutfi yang terbuktiSaya beberapa kali menonton Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bicara di layar televisi, menjanjikan solusi ( akan membanjiri pasar minyak goreng dengan harga normal). Meyakinkan. Ibaratnya omong hari ini, esok paling telat keadaan sudah berubah baik. Namun, hasilnya tiap kali itu hanya bikin ibu- ibu rumah tangga tambah meradang. Hanya memperburuk keadaan. Saya malu pada istri. Tidak ada janji Lutfi yang terbukti.

Pedagang di pasar tradisional maupun warung-warung mengaku tak menjual minyak goreng murah sesuai program pemerintah dan janji Menteri Perdangangan di televisi. " Beli saja di televisi," kata pedagang ketus.Kalaupun ada stok minyak goreng di pasar tapi harga yang ditawarkan masih dengan harga yang sudah melonjak. Ini bukan kata saya. Tapi begitu berita wartawan di media di seluruh daerah di Tanah Air.

Berita sudah terkonfirmasi dengan mudah karena itu tadi: hasil "berburu " ibu - ibu di banyak pasar. Selebihnya, media banyak menyajikan polemik panjang para pakar kebijakan publik dan stake holder terkait minyak goreng itu. Para produsen berdalih, kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri menyesuaikan dengan patokan harga minyak sawit (CPO) global. Di pasaran, harga minyak goreng berada di kisaran Rp 20.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Kementerian Perdagangan sebesar Rp 11.500 per liter.Subsidi pemerintah triliunan rupiah, seperti cuma mengalir ke laut. Hingga pun kebijakan berubah yang menetapkan "domestic market obligation" (DMO) dan "domestic price obligation" (DPO) yang efektif 1 Februari. Tetap saja tak memperbaiki keadaan.

Dalam keterangannya, tanggal 6 Februari lalu Muhammad Lutfi, mengatakan aturan DMO dan DPO CPO solusi untuk mengamankan stock minyak goreng di dalam negeri. Dia menjamin tidak akan mengganggu kegiatan ekspor CPO ke luar negeri. Sudah lebih dua minggu setelah DMO dan DPO CPO tak menghentikan ibu - ibu rumah tangga merepet .Tidak ada itu minyak goreng murah.

Program minyak murah pemerintah justru menambah kelangkaan. Di berbagai daerah masyarakat justru mengeluh kesusahan mendapatkan komoditas tersebut. Di ritel modern, rak-rak komoditas lebih sering terlihat kosong. Sejurus dengan keadaan pedagang pasar tradisional maupun warung-warung.Situasi tetap sama sejak bulan November tahun lalu, awal minyak goreng hilang di pasar. Akhir November, kita catat harga minyak goreng sudah berada di level Rp 17.000 per liter.Harga itu terus melonjak hingga akhir tahun 2021 yang dipatok dengan harga Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per liter.

Tren itu berlanjut hingga masuk tahun 2022. Di beberapa daerah, harga minyak goreng bahkan menembus Rp 25.000 per liter. YLKI ( Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) sampai mencurigai ada praktik kartel di balik kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng. Kita pun menduga sama. Banyak pihak yang menduga begitu." Keadaan itulah yang kita pantau dan awasi ketat sekarang. Mulai hari ini, semua pejabat Kemendag turun ke lapangan untuk mengetahui masalah di masing - masing wilayah dan mengambil langkah," kata Suhanto, Sekjen Kementerian Perdagangan, Kamis( 17/2) malam.

Suhanto berada di Surabaya untuk tugas itu ketika saya hubungi semalam. Sedangkan Mendag Muhammad Lutfi berada di Makassar untuk tugas sama. Konfirmasi Suhanto mengenai keberadaan Mendag sekaligus menjadi alasan mengapa Muhammad Lutfi berhalangan hadiri rapat gabungan di DPR kemarin."DPR kirim undangan satu hari sebelum rapat, sementara pak Mendag sudah punya agenda yang harus beliau hadiri di Makasar dan di Surabaya. Secara formal kami sudah berkirim surat untuk di re-schedule, " tambah Sekjen Kemendag itu.