PADANG – DPRD Sumbar tegas meminta Kanwil Kemenag Sumbar untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan pada biro tour travel umrah. Hal ini disampaikan DPRD Sumbar karena maraknya kasus penipuan dan penelantaran jamaah umroh, diantaranya First Travel dan BMP Tour Travel. Jumlah korbannya sangat banyak. Termasuk jamaah asal Sumbar.
Di Sumbar ada cukup banyak biro tour travel umrah. Untuk yang memiliki izin saja ada sekitar 38. Yakni sebanyak 10 merupakan kantor pusat, sementara 28 lainnya merupakan kantor cabang. Namun itu belum termasuk yang tak berizin.
Kanwil Kemenag Sumbar mengakui ada sangat banyak tour travel umroh tak berizin di Sumbar. Namun mereka menganggap tugas Kanwil kemenag hanya mengawasi tour travel yang memiliki izin saja. Sementara yang tak berizin, lepas dari pengawasan mereka.
“Kami hanya mengawasi tour dan travel yang memiliki izin saja,” ujar pelaksana tugas harian (PLH) Kabag TU Kanwil Kemenag, Ilham saat rapat kerja bersama Komisi V DPRD Sumbar, di gedung DPRD, Rabu (4/4). (titi)