Kemendagri Kaji Usulan 314 Daerah Otonomi Baru

[caption id="attachment_62195" align="alignnone" width="650"] Mendagri Tjahjo Kumolo.(okezone)[/caption]JAKARTA - Pemerintah pusat sampai saat ini tetap memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Banyak hal yang dipertimbangkan kenapa moratorium pemekaran belum dicabut.

Prinsipnya, moratorium bertujuan agar pemekaran sebuah daerah tidak asal dimekarkan.Tapi harus dikaji dan telaah dengan mendalam. “Kemendagri sampai saat ini belum bisa memenuhi aspirasi konstitusional daerah,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (24/1).

Tjahjo mengatakan, hingga saat ini masih banyak daerah yang minta dimekarkan.Setidaknya terdapat 314 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal tersebut, kata Tjahjo,

memang hak konstitusional daerah, tetapi persiapan untuk membuat daerah otonomi baruitu memerlukan Rp300 miliyar per kabupaten/kota.

"Menentukan 10 saja dari 314 membutuhkan dana yang besar. Jangan hanya di lihat dariaspek pembangunan pemerintahannya saja. Saya tidak mau mengambil risiko, sementara

kabupaten/kota hampir 80 persen itu anggaran Pemerintah Pusat. Apalagi ditambah 314daerah baru," ujarnya dikutip dari okezone.

Karena itu, politikus PDI Perjuangan ini menyatakan perlu memperhatikan persiapan SDM-nya. "Belum lagi membangun Polda sampai Kapolseknya, Kodam atau Kodim sampai

bawahnya, pangkalan angkatan dan sebagainya, ini harus dicermati dengan baik," kata dia.Kemendagri, lanjut dia, memahami argumen perjuangan pemekaran untuk percepatan

pembangunan dan layanan publik. Namun, harus dirasionalisasi dengan kemampuanpembiayaan dan sumber daya manusia yang ada.