JAKARTA – Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Berkat ilmu darinya lah akhirnya generasi penerus bangsa bisa menjadi sosok yang berkualitas, tidak hanya intelektualitas tetapi juga kepribadiannya. Namun berbicara nasib dan kesejahteraan guru honorer seakan tak ada habisnya.
Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan menuntaskan masalah perekrutan guru honorer,
Kemendikbud saat ini sudah menyiapkan kuota sebesar 150 ribu guru honorer yang dapat direkrut melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Prioritas rekrutmen PPPK tahap dua adalah guru honorer K2 maupun nonkategori.
“Tahap satu kan hanya fokus guru honorer K2. Tahap dua ada guru honorer K2 dan nonkategori khusus yang masa pengabdian di atas 15 tahun,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy saat menghadiri acara Harmoni Bersama Masyarakat (HBM) di halaman kantor Kemendikbud, Jakarta, Minggu (28/4).
Menurutnya, masalah guru honorer sudah mulai ditangani sejak 2018 lewat jalur PNS. Tahun 2019 diselesaikan lewat jalur PPPK untuk guru honorer K2 di atas 35 tahun. “Kemarin kuotanya 150 ribu guru honorer yang akan kami rekrut, sayang tidak semua daerah mengusulkan karena takut akan membebani APBD. Padahal sesuai kesepakatan dengan Kemenkeu untuk guru honorer yang diangkat menjadi PPPK,” bebernya dikutip dari okezone.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini berharap tahun 2019 ini juga bisa dibuka kembali jalur PPPK untuk guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun. “Mudah-mudahan tahun ini akan kami buka lagi jalur PPPK yang terbuka tidak hanya untuk guru honorer K2 tapi juga guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun. Ini akan kami selesaikan secara bertahan. Insya Allah perkiraan saya 2023 akan selesai,” jelasnya. (aci)
