JAKARTA – Kementerian Perhubungan menghibahkan 94 unit kapal pelayaran
rakyat (Pelra) kepada pemerintah daerah yang membutuhkan akses konektivitas.
“Secara objektif pemerintah akan menilai daerah mana saja yang benar-benar memerlukan
kapal pelra, selanjutnya akan dievaluasi dan Menhub yang akan memutuskan,” kata Dirjen
Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, Selasa (11/12).
Menurutnya, angkutan pelayaran rakyat sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk
angkutan jarak dekat antar pulau. Oleh karenanya, program konektivitas ini harus terus
diperjuangkan agar seluruh rakyat Indonesia memiliki akses untuk berhubungan dengan
daerah lain.
“Kapal-kapal yang dibangun oleh Kemenhub memiliki kondisi yang baik. Untuk itu diminta
kepada pemerintah daerah yang mendapat hibah agar merawat kapal-kapal tersebut
semaksimal mungkin dengan manajemen yang baik,” ujar Agus.
Ia mengungkapkan, saat ini Kemenhub sedang membangun database kapal dan pelaut, termasuk database bagi kapal pelra dan pelaut tradisional sehingga seluruh kapal dan pelaut harus bersertifikat. “Kemenhub memiliki program sertifikasi gratis bagi kapal dan pelaut tradisional karena ke depan seluruh kapal dan pelautnya harus bersertifikat,” tuturnya
Pihaknya meminta kepada daerah untuk tetap mengutamakan keselamatan pelayaran serta turut mendukung program keselamatan pelayaran khususnya bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar sehingga dapat membantu mengurangi beban APBN.
“Program pembangunan kapal pelra harus terus bergulir karena masih banyak daerah yang
membutuhkan serta banyaknya pelabuhan yang tidak bisa melayani kapal besar sehingga
keberadaan kapal pelra sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia,” tambah Agus. (yus)
