JAKARTA - Ketua Tim Transisi Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat keputusan perpanjangan kepengurusan DPP Riau."Masa kerja dari DPP Golkar yang diakui yaitu DPP Riau yang diperpanjang supaya ada alas hukum," kata JK yang juga Wakil Presiden di kantor Wapres di Jakarta, Rabu (27/1).
Surat perpanjangan kepengurusan tersebut diperlukan karena kepengurusan Munas Riau yang diketuai oleh Aburizal Bakrie, berakhir kepengurusannya pada Desember 2015 lalu.Dalam kepengurusan Golkar hasil Munas Riau, Ketua Umum Golkar dijabat Aburizal dengan Sekjen Idrus Marham dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono menyatakan enggan mengikuti Munaslub kubu Aburizal. Bagi Agung Munas Golkar harus diselenggarakan Tim Transisi yang diketuai Jusuf Kalla, sesuai amanat Mahkamah Partai Golkar.Namun, Jusuf Kalla yang hadir dalam Rapimnas kubu Aburizal menjamin bahwa Munaslub akan diikuti kedua kubu secara adil. Dirinya akan segera berbicara dengan Agung Laksono mengenai hal ini.Jusuf Kalla menyampaikan pula semua pihak telah setuju menggelar munaslub, termasuk Agung Laksono yang sebelumnya menolak. (*/lek)Sumber:antara
Editor : Eriandi
