JAKARTA – Kementerian Sosial membuka peluang melanjutkan program bantuan sosial (bansos) beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) karena dinilai cukup efektif sebagai percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19.
“Pak Menteri pun mungkin akan mengajukan kembali program bansos beras ini, kemungkinan ya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras dalam kegiatan Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Beras di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, lanjut dia, Kemensos akan membuat laporan secara baik karena program tersebut dinilai cukup membantu masyarakat sebagai jaring pengaman sosial yang terdampak pandemi COVID-19.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi penyaluran bansos beras di berbagai daerah, antusias penerima terlihat tinggi. Oleh karena itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta pihak-pihak yang terlibat terus mendokumentasikan berbagai aktivitas penyaluran.
Secara umum, katanya, program bansos beras tersebut menyentuh 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota dan melibatkan 39 ribu pendamping program keluarga harapan (PKH) hingga relawan lainnya.
Sementara itu, Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana mengatakan dengan adanya bantuan 450 ribu ton beras tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.
Untuk mengawasi penyaluran bansos beras, termasuk kualitas dan kuantitas beras, Perum Bulog telah menyiapkan tim monitoring dan evaluasi di setiap wilayah dan kabupaten atau kota.
“Selain itu kama juga menyiapkan crisis center sehingga memudahkan untuk memantaunya,” katanya.
Sebagai contoh, ujar dia, ketika Perum Bulog menerima adanya informasi beras plastik, tim dari instansi yang dipimpin Budi Waseso tersebut langsung turun ke lapangan untuk memastikan kebenarannya.
Ia memastikan Bulog sama sekali tidak ada mencampurkan beras dengan plastik. Selain itu, orang yang mengaku menerima beras plastik tersebut diketahui juga bukan penerima bantuan. (ant/wan)