oleh

Kesulitan Dapat BBM, Nelayan Ngadu ke DPRD Padang

Komisi II DPRD Padang usai menggelar RDP bersama nelayan yang tergabung dalam HNSI, Pertamina, Hiswana Migas dan DKP Padang, Selasa (27/11). (bambang)

PADANG – Sejumlah nelayan mengadu ke DPRD Padang, Selasa (27/11) diterima Komisi II. Mereka mengeluhkan persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang sulit didapat meskipun sudah memiliki kartu nelayan dari instansi terkait.

Komisi II yang menerima pengaduan itu pun menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang Pertamina serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Padang.

Ketua Himpunan Nelayan Kota Padang, Herman mengatakan pihaknya bersama para nelayan lainnya sebenarnya siap mengikuti aturan yang disepakati bersama dengan Pertamina jika regulasinya sudah jelas. Ini agar kebutuhan Nelayan terpenuhi dan kekurangan BBM tidak dialami nelayan.

“Namun kenyataannya, para nelayan sepertinya sulit mendapat BBM. Kartu nelayan yang diberi instansi terkait pun tak laku,” katanya.

Sales Eksekutif Retail 8 MOR 1 (Sumatera Bagian Utara), Warih Wibowo mengungkapkan tidak dapat bagiannya para nelayan BBM di Pertamina sementara mereka sudah memiliki kartu dari instansi terkait, ini dikarenakan kerja sama belum lagi dilakukan oleh OPD terkait dengan Pertamina. Jika nanti OPD yang ada telah sepakat bekerja sama, maka Pertamina siap melayani Nelayan mendapatkan kebutuhan yang diperlukan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Eviyet Naznar mengatakan ketentuan tentang pembelian BBM dengan Pertamina belum ada dilaksanakan MoU-nya. Saat ini baru berjalan dengan pihak SPBU rekomendasinya mengenai pembelian BBM.

“Ke depan, kita ingin pertamina mau bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan nelayan. Ini agar nelayan dapat melaut dan bisa menghidupi keluarga mereka,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan kesulitan nelayan dalam memperoleh BBM subsidi menjadi pekerjaan bersama antara Pertamina bersama pemerintah kota. Sebab, dalam mendapatkan premium, nelayan membutuhkan surat rekomendasi.

Komisi II DPRD Padang usai menggelar RDP bersama nelayan yang tergabung dalam HNSI, Pertamina, Hiswana Migas dan DKP Padang, Selasa (27/11). (bambang)

Loading...

Berita Terkait