[caption id="attachment_66236" align="alignnone" width="640"]
Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal lakukan penguatan keterbukaan informasi kepada penyelenggara Pemilu 2019 di Panwaslu Payakumbuh, Selasa (10/4/2018). (ppidsb)[/caption]PAYAKUMBUH - Komisi Informasi (KI) Sumbar memahami keterbukaan informasi publik menjadi jaminan mutu terlaksananya Pemiu 2019 berkualitas.
"Sehingga itu untuk menguatkan keterbukaan dan layanan informasi publik, Komisi Informasi Sumbar melakukan potret pengelolaan keterbukaan informasi publik pada penyelenggara Pemilu di kota dan kabupaten,"ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal, Selasa (10/4/2018) di Kantor Panwaslu Payakumbuh.Apalagi kata Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi, penyelenggaran pemilu terbuka sesuai asas Pemilu 2019.
"Asas penyelengaraan Pemilu itu terbuka, apalagi KPU dan Bawaslu RI sudah punya peraturan terkait tentang pengelolaan informasi publik,"ujar Adrian.Pada KPU ada Peraturan KPU RI nomor 1 tahun 2015 dan di Bawaslu RI ada Perbawaslu 1 tahun 2017.
"Kedua peraturan itu mengacu kepada UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, artinya dari sisi regulasi kedua lembaga penyelenggara sudah punya, kaitan dengan Komisi Informasi, di dua aturan itu laporan layanan informasi publiknya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Komisi Informasi,"ujar Adrian.Komisi Informasi ke KPU dan Panwaslu Payakumbuh melakukan potret langsung, di KPU diterima Ketua KPU Payakumbuh Khadafi dengan anggota Yuzalmon,Sedangkan di Panwaslu Payakumbuh diterima Ketua Panwaslu Wilson dan anggota Suci dan Sekretaris Panwaslu Rinaldi."Kami terbantu adanya Komisi Informasi melakukan monitoring kepada badan penyelenggara, karena ada kekurangan dan kelemahan terkait pemahaman dan aplikasi pelayanan informasi publik,"ujar Khadafi.
Sedangkan Panwaslu Payakumbuh, Suci mengatakan keterbukaan informasi bagi penyelenggara Pemilu terutama Panwalsu urgen. (defil)
Editor : Eriandi, S.Sos
