PADANG – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang, Amril Amin menyayangkan pernyataan Erisman di rapat paripurna pemberhentian dirinya pada Senin (5/6) lalu. Saat itu, Erisman menyatakan akan membongkar persoalan DPRD jika paripurna itu tetap dipaksakan untuk dilaksanakan.
“Kalau mau membongkar silahkan saja, namun kurang elok rasanya diumbar di muka umum apalagi di dalam rapat paripurna yang merupakan rapat tertinggi di DPRD. Lembaga DPRD adalah lembaga terhormat, apalagi paripurna itu disaksikan masyarakat umum dan juga wartawan,” kata Amril Amin, Kamis (8/6).
Ia menyesalkan hal itu terjadi. Namun dia menegaskan, jika memang Erisman memiliki bukti kuat terkait persoalan di DPRD, silakan laporke Badan Kehormatan (BK).
“Lembaga DPRD punya BK, sesuai tugas dan fungsi (tupoksi-red), pihaknya akan berupaya semaksimalnya bagaimana memperkecil persoalan yang masuk ke BK agar lembaga kedewanan ini tidak mendapat penilaian negatif oleh masyarakat,” katanya.
Dia tidak ingin DPRD Padang sebagai lembaga dewan terhormat wakil rakyat nantinya menjadi lembaga lelucon yang menanggapi laporan yang kurang valid.
Selain itu dikatakan, BK tidak akan sembarangan menerima laporan kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, serta bagi pelapor harus berani dan bertanggungjawab dalam membuat laporan.
Sebelumnya pernyataan sensasional Ketua DPRD Padang, Erisman saat Rapat Paripurna Internal di gedung DPRD Padang, Senin (5/6), lalu menuai kontroversi dan tandatanya masyarakat Padang.
Dalam sidang tersebut, Erisman secara langsung dan tegas menyatakan dirinya akan membongkar persoalan hukum yang ada di DPRD Padang.
“Kita semua ada persoalan hukum. Saya akan bongkar persoalan hukum yang ada di DPRD,” kata politisi Gerindra itu. (bambang)
