KNPI Kabupaten dan Kota Sepakat Tolak Dualisme Kepengurusan Sumbar

×

KNPI Kabupaten dan Kota Sepakat Tolak Dualisme Kepengurusan Sumbar

Bagikan berita
KNPI Kabupaten dan Kota Sepakat Tolak Dualisme Kepengurusan Sumbar
KNPI Kabupaten dan Kota Sepakat Tolak Dualisme Kepengurusan Sumbar

[caption id="attachment_37269" align="alignnone" width="650"]Rapat konsolidasi KNPI Sumbar bersama pengurus kabupaten dan kota (arief pratama) Rapat konsolidasi KNPI Sumbar bersama pengurus kabupaten dan kota (arief pratama)[/caption]PADANG - Para pengurus DPD KNPI kabupaten/kota di Sumatera Barat menyatakan menolak munculnya KNPI tandingan, dan sepakat mengawal kepengurusan periode sekarang hingga 2018 mendatang.

“Tak ada tanding-tandingan. KNPI itu hanya satu. Di Sumbar jangan ada dualisme,” ujar Doni Martha, Ketua KNPI Pesisir Selatan pada rapat koordinasi di sebuah restoran di Padang, Kamis (4/8).Menurutnya, perpecahan di kalangan pemuda tak ada gunanya. “Habis waktu saja kalau pecah-pecah itu,” lanjutnya.

Hal yang sama juga ditegaskan Reza Saputra. Ketua DPD KNPI Kota Pariaman ini menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen menolak munculnya kepengurusan lain di tingkat Sumbar maupun kabupaten/kota.Ia pun berharap pengurus kabupaten/kota lainnya tidak terpengaruh dengan berbagai provokasi dan iming-iming dari pihak lain yang berupaya memecah pemuda di Sumbar.

Sementara Sekretaris KNPI Padang Pariaman, Anton menegaskan, tidak ada urgensinya didirikan KNPI yang baru di Ranah Minang ini. “Kita tahu dari dulu KNPI di Sumbar itu hanya satu meski di tingkat pusat tejadi perpecahan. Lagian gunanya juga tidak ada,” jelasnya.Salah seorang Ketua KNPI Pusat, Doni Harsiva Yandra mengingatkan, perpecahan hanya akan menghabiskan tenaga dan waktu untuk mengurus persoalan internal. Sementara tantangan pemuda ke depan tak ringan.

Jika ada persoalan kembali saja ke regulasi yakni AD/ART yang merupakan rohnya KNPI. “Di sana jelas, kongres luar biasa hanya bisa dilakukan jika ketua umum terbukti melanggar AD/ART.  Begitu juga di tingkat DPD provinsi dan kabupaten/kota. Musdalub hanya bisa dilaksanakan kalau ketua umum terbukti melanggar AD/ART.Sementara Ketua KNPI Sumbar, Defika Yufiandra komitmennya bersama DPD kabupaten/kota untuk melaksanakan program kerja untuk kemajuan pemuda. “Kebersamaan ini akan terus kita pertahankan, demi kemajuan pemuda Sumbar,” tuturnya.(arief)

Editor : Eriandi
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Ganefri
Terkini