[caption id="attachment_9468" align="alignnone" width="2955"]
Defika Yufiandra (rio febriano)[/caption]PADANG - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar ikut memantau dan mengawasi pelaksanaan tahun ajaran baru sekolah, agar terbebas dari pungutan tak berdasar.
“Pungutan yang tak ada dasarnya tentu berisiko hukum berupa penyalahgunaan wewenang, dan biasanya sering dikeluhkan masyarakat jelang tahun ajaran baru sekolah,” ujar Ketua KNPI Sumbar, Defika Yufiandra di Padang, Selasa (7/7)Apalagi saat ini ekonomi masyarakat tengah sulit yang terjadi secara nasional. Belum lagi kebutuhan yang meningkat untuk lebaran. “Bagi yang berpenghasilan besar tak akan masalah, tetapi kami yakin pungutan-pungutan itu akan memberatkan bagi wali murid dengan pendapatan tetap apalagi seadanya,” lanjutnya.
Untuk itu pihaknya mengingatkan sekolah tak melakukan pungutan yang tidak jelas penggunaannya dengan dalih uang kursi, wajib beli seragam di sekolah, iuran dan sumbangan, karena selain memberatkan masyarakat, juga berisiko hukum.“Kami tak ingin ada yang putus sekolah hanya karena tak mampu beli seragam di sekolah, tak mampu bayar itu dan ini,” tegas advokat ini. (aci) Editor : Eriandi, S.Sos
