[caption id="attachment_3858" align="alignnone" width="500"]
Gedung DPR RI (net)[/caption]JAKARTA - Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terlihat emosi ketika nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bambang Widjojanto (BW) tertera sebagai narasumber dalam acara roadshow pada 16 Juni 2015 lalu oleh Pansel KPK.
Apalagi, Pansel sempat membuat kesalahan fatal dengan mengganti nama BW dengan La Ode Syarif. Ketua Pansel KPK Destri Damayanti berkilah, hal itu hanyalah kesalahan administratif."Terkait roadshow di Makassar 16 Juni 2015, laporan dulu tercantum pelaksana ACC Makassar La Ode Syarif, yang (sebenarnya) menjadi narsum Bambang Widjojanto," ungkap Destry di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Pansel sendiri beralasan, mereka tidak tahu jika BW didapuk sebagai narasumber, meskipun sempat bertemu saat tiba di Makassar. Oleh panitia, rupanya BW diminta untuk menjadi narasumber."Kebetulan di Makassar pembicara CSO BW, di mana saat itu sudah nonaktif dari KPK," tambah Destry.
Mendapati kecerobohan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menganggap Pansel telah membuat laporan fiktif. Hal itu membuat kinerja Pansel yang berisi sembilan orang srikandi dianggapnya tidak cermat. Terlebih, perubahan narasumber diduga juga terjadi di Semarang, Yogyakarta, Balikpapan dan Medan."Saya menduga hanya satu saja, ternyata banyak. Ini berarti laporan fiktif? Ini perlu dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan kinerja Pansel yang tidak cermat. Apalagi yang lain-lain. Saya rasa penjelasannya tidak segampang itu. Tidak sesederhana itu," cecar Benny.Anggota Komisi III dari Partai Nasdem Taufiqulhadi bahkan khawatir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini menerima naskah yang amburadul."Menurut saya ini, saya mohon di-review segala sesuatu kebijakan dan semuanya. Kalau mau bersikap malam ini jangan terlalu jauh karena menurut saya, ini semuanya bukan yang kita harapkan," ungkapnya.
Rapat itu merupakan kelanjutan pertemuan antara Komisi III dengan Pansel KPK. Dalam banyak kesempatan, para wakil rakyat itu banyak mengkritisi berbagai langkah Pansel saat proses seleksi capim KPK.(aci)
