PADANG – Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry menyesalkan pernyataan Pemko Padang soal pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap II yang masih abu-abu waktunya. Seharusnya Pemko bertegas-tegas kepada para camat yang belum menuntaskan SPJ bantuan tahap I untuk segera diselesaikan.
“Pemko harus keras, mana kecamatan yang belum selesai laporannya untuk dapat menuntaskannya,” ujar kader Demokrat ini, Kamis (2/7).
Jika perlu, sambungnya Pemko beri waktu untuk penyelesaiannya seperti dua sampai tiga hari. Bila kecamatan belum juga menyudahi SPj, sanksi tegas pimpinannya.
“Jangan Pemko memberikan keringanan juga bagi OPD yang lamban dalam menuntaskan pekerjaan. Nanti yang rugi Pemko sendiri,” paparnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang, Mastilizal Aye menilai kemauan Pemko dalam hal ini tak ada, sehingga laporannya tidak selesai-selesai sampai sekarang.
Ia mendesak Pemko untuk serius dalam menuntaskannya, jika perlu suruh kecamatan lain belajar ke kecamatan yang telah selesai SPJ-nya. Agar BST tahap II dapat dicairkan.
Anggota Komisi IV DPRD Padang lainnya. Wismar Pandjaitan menilai kepala OPD lamban dalam bekerja dan meminta kepada pemko untuk tidak mempertahankan posisinya apalagi kepala dinas atau camat yang lalai dalam menjalankan tugas yang diberikan.
“Copot saja pimpinan OPD yang tak becus dalam bekerja. ASN lainkan masih banyak yang mampu. Kenapa pejabat lalai dipakai juga,” ujar kader PDI P ini.
Selanjutnya, untuk BST tahap II mari segera bayarkan dan jangan salah sasaran. Sehingga masyarakat bisa terbantu menghadapi pandemi covid-19 ini. (bambang)