[caption id="attachment_13866" align="alignnone" width="700"]
Presiden Jokowi (net)[/caption]JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar konferensi pers menyambut Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia pada 10 Desember 2016.
Dalam kesempatan ini, KontraS bersama orangtua korban pelanggaran HAM memberikan catatan dan mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontaS, Feri Kusuma mengatakan, ada banyak agenda impunitas baik secara terang ataupun malu-malu yang dibela Jokowi. Jokowi bersama para jajarannya, dinilai telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan agenda penyelesaian pelanggaran HAM.
"Pertama, presiden kehilangan otoritasnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan membiarkan para pembantunya seperti Menkopolhukam, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan mengambil tindakan sepihak dan nirakuntabilitas dengan mempromosikan musyawarah dan rekonsiliasi untuk memutus pertanggungjawaban negara," kata Feri saat konferensi pers di kantor KontraS, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/12).Feri menyebut, untuk poin kedua, Jokowi menunjukkan ketidakberdayaan terhadap aktor-aktor dan institusi kekerasan serta pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya dengan memilih Wiranto menjadi Menkopolhukam dan terpilihnya Hartomo menjadi Badan Intelijen Strategis (BAIS)."Padahal Presiden Jokowi memiliki akses kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan sejumlah mantan aktivis pro demokrasi yang hari ini memiliki akses lalu-lalang di dalam Istana Kepresidenan mengetahui kejahatan dan keterlibatan Wiranto dan Hartomo pada sejumlah kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk kematian Theys Hiyo Eluay yang melibatkan kedua nama ini," ujar dia. (aci)
