JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap membantu pihak Kejaksaan Agung (Kejagung), jika menemukan kendala dalam pengusutan dugaan suap kepada mantan Direktur Penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Maruli Hutagalung.
Dugaan penerimaan uang sejumlah Rp500 juta dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, melalui pengacara senior OC Kaligis, dinilai sebagai pelanggaran etik di Korps Adhyaksa.
“Ini (uang Rp500 juta ke Jaksa Maruli) masalah etika kelembagaan, kecuali ada kendala untuk di korsup (koordinasi supervisi) ke kami,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, Jumat (20/11).
Menurut dia, sampai saat ini, pengusutan dugaan uang yang mengalir ke Maruli, yang saat ini dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu, masih menjadi kewenangan pihak Gedung Bundar.
“Semua itu terkait kasus Bansos yang menjadi otoritas Kejaksaan,” tukas Indriyanto.
Seperti diketahui, dalam persidangan mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Evy mengaku telah memberikan uang sebesar Rp300 juta kepada pengacara senior OC Kaligis. Uang tersebut, menurut Evy telah diberikan OC Kaligis kepada Maruli Hutagalung.
Tak hanya kesaksian istri Gatot yang mencuat. Perantara suap Gatot-Evy ke Rio, Fransisca Insani Rahesti alias Sisca mengungkapkan bahwa, Evy telah menyiapkan uang sejumlah USD20.000 untuk diberikan kepada Jaksa Agung HM. Prasetyo terkait penanganan perkara Bansos Sumut yang menjerat sang suami.
Pihak Kejagung pun telah memeriksa Maruli melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Pemeriksaan tersebut untuk mengkonfirmasi mengenai pemberitaan yang mengatakan bahwa ada aliran uang ratusan juta ke Maruli terkait penanganan kasus dugaan korupsi Dana Bansos Pemprov Sumut 2012-2013.(aci)
