JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar
Rp800 juta dan Closed Circuit Television (CCTV) usai menggeledah dua lokasi terkait kasus
dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Kementeriaan PUPR.
Penggeledahan tersebut dilakukan di Kantor Satker SPAM Strategis Direktorat Jenderal
(Ditjen) Cipta Karya KemenPUPR di Jalan Pam 1, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta
Pusat, dan Kantor PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) di Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (31/12).
“Sejauh ini diamankan dokumen-dokumen relevan trkait proyek penyediaan air minum baik yang dikerjakan WKE atau TSP, barang bukti elektronik berupa CCTV dan uang sekitar
Rp800 juta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (1/1).
KPK menduga kasus dugaan suap proyek SPAM milik KemenPUPR terjadi secara sistematis.
Hal itu diungkapkan Febri setelah melihat sebaran dugaan suap paket proyek milik
KemenPUPR yang digarap PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) dan PT Tashida Sejahtera
Perkasa (PT TSP). “Tim terus melakukan penelusuran di dua lokasi tersebut mengingat
dugaan luasnya sebaran korupsi di proyek SPAM ini,” terangnya.
Diwartakan okezone, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka terkait kasus dugaan suap terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)
terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-
2018.
Delapan tersangka tersebut yakni, Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.
Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menetapkan empat pejabat KemenPUPR.
Keempatnya yakni, Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot
Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN); serta PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA).
Diduga, empat pejabat KemenPUPR telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait
proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan,
Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. (aci)
Komentar