[caption id="attachment_4608" align="alignnone" width="650"]
Gedung KPK (net)[/caption]JAKARTA - KPK menemukan celah dalam sistem sarana dan prasarana pendidikan dan bantuan siswa miskin (BSM) yang berada di bawah Kementerian Agama.
"Kami lagi-lagi menemukan banyak hal yang bisa disampaikan dalam rangka memperbaiki kinerja tata kelola di bidang program sarana dan prasarana dan bantuan siswa miskin (BSM)," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Kamis (11/5).Temuan yang dimaksud itu di antaranya berupa pemberian bantuan belum didasari perencanaan sempurna, mekanisme pengajuan proposal belum sesuai dengan good governance, kriteria pemberian bantuan belum transparan, data pemberian bantuan belum terklarifikasi dengan baik, dan petunjuk teknis direktorat pondok pesantren belum optimal.
Konferensi pers tersebut dilakukan bersama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Irjen Kemenag M Jassin dan tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK."Jadi memang sejak perencanaan belum terdesain dengan baik. Kita (KPK) hadir untuk percepatan, pendekatannya lebih heboh, perlu orang luar yang bicara dalam konteks itu. Prinsipnya keberadaan KPK sebagai pihak eksternal yang punya unsur penindakan akan lebih didengar oleh aparatus di daerah. Bahkan kami tawarkan kalau Rakernas ada kami hadir, atau bila ada terkait kementerian lain kami tawarkan menjembatani kalau ada persoalan," tambah Pandu.
Padahal total anggaran dana pendidikan di bawah Kementerian Agama mencapai Rp43 triliun untuk 72 ribu satuan pendidikan dan 4.510 satuan kerja.Menag Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pihaknya memang memerlukan pandangan dari pihak lain termasuk KPK. (aci)sumber:antara
Editor : Eriandi
