JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menegaskan, sampai saat ini, pihaknya masih menanggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Menurutnya, KPU tetap bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dalam menyikapi konflik dalam Partai Demokrat.
Hal itu diungkapkan Ilham saat menerima AHY dan jajarannya yang menyerahkan surat perbuatan melawan hukum atas dilaksanakannya KLB di Deliserdang, Sumatera Utara.
“Sampai saat ini, kami masih memegang SK dari Kumham yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY. Saya kira, KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga sampai saat ini belum ada SK apapun dari Kumham yang datang ke kami,” tuturnya di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2021).
Di kesempatan yang sama, Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan, diterimanya AHY dan para pimpinan Partai Demokrat di kantor KPU semata-mata sebagai bentuk KPU melakukan pelayanan terhadap partai peserta pemilu.
“KPU ini melayani sebagai peserta pemilu. Taglinenya KPU itu adalah KPU melayani sesuai dengan UU Pemilu,” ucapnya.
Lebih jauh, dia memaparkan, dokumen-dokumen dari partai politik yang dianggap sah telah diadministrasikan secara digital dalam Sistem Informasi Parpol (Sipol) yang dikelola KPU. Menurutnya, masyarakat bisa membuka laman tersebut dan melihat secara langsung kepengurusan siapa yang dianggap sah oleh KPU.
“Nama-nama pengurus di jajaran DPP Partai Demokrat, AD/ART demikian juga pengurus di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten se Indonesia itu ada di Sipol dan bisa dilihat oleh publik. Sehingga dengan konteks waktu tertentu, siapa pengurus yang sah itu dapat diketahui dari Sipol yang dikelola KPU,” ucapnya.
Dalam lawatannya kali ini, AHY turut membawa dua boks besar. Diketahui dalam boks tersebut berisi berkas-berkas yang dijadikan bukti keabsahan Partai Demokrat yang sah adalah pimpinannya. (rn/*)
