[caption id="attachment_3459" align="alignnone" width="649"]
Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. (*)[/caption]JAKARTA - Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait hasil audit keuangan lembaga tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
"Kalau yang dikhawatirkan pengelolaan anggaran KPU, untuk pilkada ini hampir sama saja anggarannya (dengan Pilpres), tidak terlalu signifikan," kata Husni.Dia mengaku telah mengonfirmasi indikasi penundaan pilkada, berdasarkan rekomendasi DPR kepada Komisi II.
"Tidak ada arahnya ke sana (penundaan, red.). Sudah dikonfirmasi lagi dengan Ketua Komisi II kan tidak ada hubungannya ke sana," tambahnya.Husni mengakui Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan KPU Tahun 2014, saat pelaksanaan Pileg dan Pilpres memang ditemukan sejumlah catatan oleh BPK.
Namun, berdasarkan catatan tersebut KPU diberi rekomendasi oleh BPK untuk menelusuri pos mana saja yang dinilai bermasalah."Ada 181 satuan kerja kami (KPU, red.) yang diperiksa, dan pemeriksaan itu di setiap entitas ada catatannya. Kan KPU diberi kesempatan untuk menelusuri, dan kami telusuri di mana saja itu," kata Husni.Hingga saat ini, sejak diterimanya catatan pengecualian hasil audit BPK, KPU terus melakukan kroscek terhadap catatan tersebut.(*/aci)sumber:antara
Editor : Eriandi
