JAKARTA - Kursi Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, terutama yang diduduki Irman Gusman dan Farouk Muhammad digoyang sejumlah anggotanya. Namun kedua pimpinan DPD ini tidak tinggal diam. Mereka siap melakukan perlawanan secara hukum.Penegasan ini disampaikan Irman Gusman dan Farouk Muhammad dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Menurut Irman, keinginan untuk melengserkannya dari kursi Pimpinan DPD RI itu bertentangan dengan Tatib dan UUD MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), yang sejak dilantik oleh MA harus dijabat selama 5 tahun, dan bukannya 2,5 tahun."Pansus setelah bekerja selama 9 bulan pada tahun 2015 selain 4 tugas (legislasi, pembagian mitra kerja, penganggaran dan pengawasan), juga menghasilkan 2 opsi; A dan B. Tapi, setelah dipelajari opsi itu berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan," tegasnya lagi.
Dijelaskan bahwa rapat paripurna DPD memutuskan opsi B yang berisi DIM (daftar inventarisasi masalah) Tatib, dan itu belum diteken oleh pimpinan DPD RI karena berpotensi melanggar UU. Karena itu kata Irman, pihaknya menyampaikan itu kepada Badan Kehormatan (BK) DPD RI untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan atas Tatib yang bermasalah tersebut.Sebab dari kajian pakar hukum tata negara pun lanjut senator dari Sumatera Barat ini, Tatib itu bertentangan dengan UU dan atau bermasalah (non executable), juga bertentangan dengan sumpah jabatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2 Oktober 2014 berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan."MA dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Permohonan itu juga sejalan dengan masukan anggota DPD RI pada paripurna DPD RI pada 15 Januari 2016 tersebut," ujarnya. (ery satria)
Editor : Eriandi
