PADANG – Rencana Bank Nagari untuk punya lembaga perbankan syariah perlu mendapatkan perkuatan dari pemerintah dan masyarakat Sumbar. Masih berbentuk unit usaha syariah saja bank milik pemerintah daerah itu telah mampu menjadi yang terbaik dalam pengelolaan untuk klaster BPD, apalagi jika telah ada Bank Nagari Syariah.
“Kita harus mendukung upaya Bank Nagari untuk melakukan konversi ke sistem syariah. Perlu upaya perkuatan terhadap hal ini. Selain menguntungkan kedua belah pihak, Bank Nagari Syariah akan mengangkat citra Sumbar pula,” ujar Anggota Komite IV DPD RI H. Leonardy Harmainy.
Leonardy menyebutkan, dari pertemuannya dengan Direktur Utama Bank Nagari Deddy Ihsan beserta jajaran, bank tersebut harus segera bertindak cepat untuk memproses konversi ke perbankan syariah. Ada dua opsi yang harus dipilih dan sama-sama punya konsekwensi.
Opsi pertama spin-off di mana bank ini harus mendirikan satu bank khusus bersistem syariah. Pilihan ini membuat bank tersebut harus menyediakan modal Rp1 triliun. Sementara opsi lainnya, Bank Nagari memilih sistem syariah sebagai satu-satunya cara mengelola lembaga perbankan mereka.
“Kita harus memberikan dukungan yang diperlukan. Selain hasil jajak pendapat yang melebihi 50 persen, kecukupan modal Bank Nagari harus pula mendapat perkuatan. Ini bisa didapat dari penambahan modal dari pemerintah-pemerintah daerah di Sumbar sebagai pemegang saham,” ujarnya.
Selain itu, modal bisa dihimpun dari dana transfer daerah yang dipindahkan ke Bank Nagari. Bisa juga dengan memanfaatkan LPDB KUMKM untuk memperbesar dana investasi bagi bank tersebut.
Leonardy juga memandang perlunya Bank Nagari tetap menjadi salah satu bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji. Terlebih jika dana-dana cadangan haji lainnya juga ditempatkan di Bank Nagari. (zul)
