PADANG – DPRD Sumbar berharap Pemprov melibatkan tim independen untuk menghitung aset Dinamika Jaya Sumbar (DJS) dan Andalas Tuah Sakato (ATS). Penghitungan aset harus benar-benar detail dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga tak menimbulkan permasalahan di masa datang.
Saat ini, Pemprov memang sedang menghitung aset kedua BUMD itu. Setelah penghitungan nanti barulah pemprov akan menentukan tindak lanjut. Bisa jadi nanti keduanya akan dilikuidasi sesuai rekomendasi DPRD atau dimerger.
Wakil Ketua Komisi III Bidang Keuangan DPRD Sumbar, Liswandi mengatakan DPRD sangat mendukung upaya pemprov secepatnya menghitung aset ini. Sehingga nanti jelas pula langkah lanjutan untuk kedua BUMD itu. Dia meminta pemprov untuk mengikutsertakan lembaga independen dalam penghitungan aset. Sehingga hasilnya sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.
Selama ini, kata Liswandi sudah ada beberapa lembaga yang secara profesional bisa membantu penghitungan aset perusahaan. Lembaga ini berupa lembaga penghitung aset. Selain itu, kata dia, penghitungan aset bisa pula mengikutsertakan akademisi dari perguruan tinggi. Sehingga hasilnya bisa terbukti valid.
“Seringkali masalah BUMD dikaitkan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Agar tak ada permasalahan, dan sengketa setelah hasil pengitungan selesai akan sangat baik mengikutkan lembaga independen dan perguruan tinggi ini,” ujar Liswandi, Jumat (5/2). (Titi)
