LIMAPULUH KOTA - Terkait pemberitaan persiapan pembebasan lahan tol Payakumbuh-Pangkalan mendapatkan klarifikasi dari masyarakat dikirimkan ke Singgalang, Selasa (10/1/2023) . Klafirifikasi itu menegaskan asyarakat terdampak tol di 5 nagari di Lima Puluh Kota kembali mengadakan pertemuan dengan Wali Nagari, Bamus, KAN dan tokoh masyarakat merespon berbagai pemberitaan media pasca Rapat Koordinasi yang digelar oleh Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Januari yang lalu.Nagari itu (Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Gurun) masih konsisten menolak trase 1 tol Payakumbuh-Pangkalan
Pertemuan silaturahmi ini digelar pada tanggal 9 Januari 2023 bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang. Adapun maksud dilakukannya pertemuan adalah mengkonfirmasi kebenaran pernyataan Setda Lima Puluh Kota yang menyatakan dari 5 nagari hanya tinggal 2 nagari lagi yang masih menolak, sedangkan yang 3 lagi sudah setuju.Pernyataan tersebut kemudian dibantah satu persatu oleh 5 wali nagari dalam rapat yang dipimpin oleh sekretaris Format 50 Kota Ezi Fitriana.
Hendra Dt. Bogah (wali nagari Koto Tangah Simalanggang) menilai pernyataan Setda tersebut tidak berdasar dan tidak benar. "Saya sejak awal dan hingga saat ini masih tegak berdiri bersama masyarakat saya yang menolak trase 1 melalui permukiman padat penduduk. Sudah sejak 2018 masyarakat menyampaikan keberatannya kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi namun tidak pernah direspon sama sekali,"katanya.Dan di tanggal 21 Agustus 2022 kami sudah mendatangani pernyataan sikap bersama Wali Nagari, Bamus, KAN di 5 nagari untuk menolak trase tol melalui 5 nagari, dan saya tidak akan mencabut pernyataan itu.
Pernyataan Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang diamini dan didukung oleh Wali Nagari Koto Baru Rezky Yuanda Putra, yang menyatakan "Masyarakat jangan ragu dan khawatir, yakinlah kami tetap bersama masyarakat,kami berjuang menyampaikan aspirasi masyrakat, Kami merasakan penderitaan dan dampak jalan tol ini bagi masyarakat, walau jalan tol ini masih dalam tahap perencanaan tapi Dampak buruk sudah dirasakan masyarakat,terjadi perpecahan dan permusuhan di tengah masyrkat kami ,masyarakat kami sudah ada yang stress karenanya,”imbuhnya.Rezky menceritakan kisah ibu Fitri (bukan nama sebenarnya) yang sudah stress berat karena takut rumahnya akan dijadikan tol.bisa di cek ke lokasi.
“Jadi kami sama sekali tidak mencabut pernyataan yang sudah ditandatangani, Bersama masyrakat terdampak Jalan tol Dan tokoh masyrakat Kepala jorong se nagari Ketua Bamus,KAN beserta ka ampek suku yang ada di nagari, kita tetap meminta dan memohon agar trase tol ini dialihkan ke trase 2 atau 3,” tambahnya.Yon Elvi Dt. Pangulu Bosa, Sag (Wali Nagari Lubuak Batingkok) melihat pemberitaan media tentang tol trase Pangkalan–Payakumbuh telah menyudutkan, karena seolah-olah keberatan masyarakat di 5 nagari dijadikan alasan lambatnya proses pembebasan lahan di Sumatera Barat. Padahal masyarakat hanya meminta pengalihan trase, Yon Elvi bilang “Kan ada trase 2 dan 3 kenapa harus tetap dipaksakan di trase 1 yang berdampak pada kehidupan social masyarakat adat. Jadi siapa sebenarnya yang memperlambat proses ini?” tanya nya jengkel.
Kami wali nagari hidup dan selama akan berada di masyarakat, walau nanti jawabatan kami sudah tidak ada lagi, kami tetap akan hidup bersama sampai kapanpun, bagaimana mungkin kami menghianati masyarakat kami”. Tegasnya.Wali Nagari Gurun Taslim Pratama Prawira A.Md yang diwakili Pimpinan Bamus Gurun Ujang menyampaikan bahwa Wali Nagari Gurun masih berdiri bersama masyarakat , walau sebagai wali nagari saya berada pada posisi yang sulit, namun saya akan ikut dengan aspirasi mayoritas masyarakat saya.
Dan Ujang menambahkan ”ketika masyarakat kita berjuang sendiri menuntut keadilan dan memperjuangan hak-haknya, orang yang pertama yang harus membelanya adalah Wali Nagarinya dan Bamusnya”.Ujang menambahkan” saya tahu persis perjuangan masyarakat di 5 nagari yang di tompangkan ke FORMAT adalah murni suara masyarakat dan tanpa ada yang memboncengi apalagi kepentingan politik praktis jangka pendek, oleh karena itulah gerakan FORMAT ini mendapat simpatik dari masyarakat.”Ujang juga meminta “pemberitaan media ini harus diluruskan agar masyarakat jangan salah paham dengan maksud perjuangan masyarakat”, tegasnya.Sementara Indra Mulyadi S.Pd (Wali Nagari Taeh Baruah) berhalangan hadir karena sedang dipanggil oleh Bupati Lima Puluh Kota yang sampai dilaksanakannya pertemuan belum bisa bergabung. Namun melalui salah satu pengurus KAN yang juga masyarakat terdampak Tol di Nagari Taeh Baruah Dt.
POBO beliau berpesan bahwa sampai saat ini saya tidak pernah menyatakan setuju dengan jalan tol melalui nagari Taeh Baruah, karena saya tidak mungkin akan menghianati masyarakat saya. Niat saya menjadi wali nagari adalah untuk membantu masyarakat saya mana mungkin saya akan mencabut pernyataan itu, jelas Dt. Pobo menirukan apa yang disampaikan Pak Mul (sapaan Wali Nagari Taeh Baruah).Sebagaimana diketahui penolakan trase tol di 5 nagari sudah berlangsung sejak 2018 setelah dilakukan Konsultasi Publik oleh pihak penyelenggara di masing-masing nagari. Respon masyarakat di 5 nagari kemudian dituangkan dalam berita acara musyawarah nagari yang isinya menolak trase tol karena akan melalui permukiman padat, situs-situs adat dan lahan produktif.
Karena menurut data yang kami miliki terdapat 539 titik rumah dan bangunan yang akan hilang dengan perkiraan hampir 2000 jiwa yang akan terdampak langsung. Tidak hanya itu diperkirakan 50 ulayat kaum pasukuan akan terdampak dan terancam hilang yang menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat adat di 5 nagari dengan hilangnya soko dan pusoko.Sementara itu Ketua FORMAT 50 Kota Jasirman menggaris bawahi terjadinya upaya pengaburan substansi dari permasalahan pembebasan lahan tol khususnya Payakumbuh-Pangkalan.
Editor : Eriandi
