PADANG - Pembebasan lahan ruas tol Pangkalan-Limapuluh Kota segera dimulai. Pemerintah diminta tetap jalin komunikasi dengan masyarakat agar tidak ada gejolak dan keberatan.Karena, sekarang ada dua nagari yang menyatakan menolak jalur tol melewati nagari mereka, yakni Nagari Gurun dan Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.
Sementara DPRD Sumbar mendapatkan 5 nagari yang menyatakan keberatan. Daerah itu yakni, Koto Tangah Simalanggang,Koto Baru Simalanggang, Taeh Baruah, Lubuak batingkok dan Nagari Gurun.
Demikian terungkap pada rapat pembebasan lahan tol seksi Pangkalan-Limapuluh Kota, Kamis (5/1/2023) di Auditorium Gubernuran Sumbar.Dalam rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi meminta dukungan semua pihak untuk kelancaran pembebasan tersebut. Menurutnya, semuanya komponen mendukung terealisasinya jalan bebas hambatan tersebut.
"Masyarakat tidak boleh dirugikan. Hak masyarakat diselesaikan, dalam rangka mengamankann hak masyarakat diselesaikan sesuai aturan.Terkait dua nagari, yang menolak katanya nantinya, Bupati Limapuluh kota yang akan menyelesaikan. "Saya kira, Limapuluh Kota dapat menyelesaikan. Hal-hal prinsip, dipastikan ada solusinya. Yang pasti apappun kegiatannya, tidak boleh merugikan masyarakat. Kita carikan solusi, kabupaten carikan solusi, provinsi carikan solusi,"katanya.
Sesungguhnya katanya lagi, sesuai penjelasan dari studi JICA. Pembebasan lahan tersebut, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Bapak Bupati Limapuluh Kota dan jajaran perlu mencari tau kira-kira dari 2 nagari yang masih menolak."Untuk itu suksesi pembangunan tol ini butuh dukungan dari segala pihak. Kita harapkan peran aktif dari Ketua DPRD untuk membantu mensosialisasikan karena terindikasi salah satu yang menanda tangani penolakan tersebut adalah anggota DPRD,"ujarnya.Ketua DPRD Sumbar diwakili Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Evi Yandri mengatakan, dirinya malah menemukan ada lima nagari yang keberatan dengan jalur tol seksi Pekanbaru-Limapuluh Kota. Keberatan tersebut disampaikan langsung oleh warga ke DPRD Sumbar.Mendapatkan laporan itu, maka DPRD Sumbar langsung turun ke masyarakat. Kemudian mendapatkan, ada sebanyak lima nagari yang menolak tanah mereka digunakan menjadi lahan tol. Alasannya, karena jalur yang ditetapkan akan terdampak pada situs-situ nagari yang dinilai bermakna bagi masyarakat.
Selain itu juga karena jalur yang akan dibebaskan tersebut terlalu banyak daerah padat pemukiman. Termasuk rumah gadang yang menjadi simbol kaum mereka di nagari."Mereka tidak menolak pembangunan tol, tapi menolak jalur tersebut. Itu yang kami dapatkan,"katanya.
Diketahui, ruas tol seksi Pangkalan-Limapuluh Kota akan segera dimulai pembebasan lahan. Tol itu sepanjang 45 kilometer (km) dengan tiga paket. Tahap pertama sepanjang 11 Km, tahap 14,5 Km dan tahap tiga 19,5 Km.Rencananya pembangunan itu akan menelan anggaran 465.054.320 yen. Dalam rentang itu juga ada tiga terowongan yakni, terowongan satu sepanjang 2,5 km, terowongan dua 6,1 km dan terowongan tiga sepanjang 1,8 km.(yose)
Editor : Eriandi, S.Sos
