[caption id="attachment_11821" align="alignnone" width="650"]
Ilustrasi. (*)[/caption]
PAYAKUMBUH - Persoalan antara Panwaslih dengan KPU Payakumbuh, usai penetapan pasangan calon yang lolos dalam Pilkada Payakumbuh, kian meruncing. Senin (31/10), Panwaslih kota itu memanggil 5 komisioner KPU setempat untuk diperiksa sebagai terlapor.Ketua Panwaslih Payakumbuh Media Febrina, kepada wartawan, Selasa (1/11), membenarkan telah meminta klarifikasi KPU karena telah meloloskan Wendra Yunaldi sebagai calon walikota.
Pemanggilkan ke-5 anggota KPU itu adalah wewenang Panwsalih untuk melakukan klarifikasi terkait persoalan tunggakan utang pajak Wendra Yunaldi, yang penilaiannya masih kontroversi."Sesuai aturan dan undang-undang Pilkada, Paswaslih berpendapat, KPU tidak boleh meloloskan Wendra Yunaldi sebagai calon walikota. Namun, KPU berpendapat tidak ada aturan yang dilanggarnya. Karena yang bersangkutan sedang melakukan upaya hukum banding terkait utang pajak yang dipersoalkan. KPU mengaku punya alasan kuat lain yakni KPU RI sudah memberikan fatwa melalui surat resmi Nomor 562/KPU/X/2016,” sebut Media.
Dikatakan, jika dalam penyelidikan dan kajian, memang ditemukan kesalahan tersangkut pidana pemilu, akan diserahkan kepada Gakkumdu. Jika pelanggaran kode etik akan diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta pelanggaran administrasi ke KPU."Yang jelas, Panwaslih sedang melakukan kajian dan penelitian soal kasus ini. Untuk diketahui sudah ada desakan dari Aliansi Masyarakat Payakumbuh untuk mempertanyakan kasus ini,” pungkasnya.Sebelumnya, Panwaslih setempat juga sudah memanggil Wendra Yunaldi untuk melakukan klarifikasi. (bule)
Editor : Eriandi, S.Sos
