[caption id="attachment_51788" align="alignnone" width="650"]
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat berdemo terkait kasus dugaan SPJ Fiktif Dinas PU & PR di DPRD Sumbar, Rabu (12/4). (*)[/caption]PADANG - Puluhan mahasiswa berdemo ke DPRD Sumbar terkait kasus dugaan SPJ fiktif Dinas PU & PR Sumbar. Seusai demo, mahasiswa dan DPRD tandatangani nota kesepakatan, isinya meminta agar kasus tersebut diambil alih KPK. Apabila dalam waktu lima bulan tidak dipenuhi maka mahasiswa akan melakukan demo dengan jumlah massa lebih banyak.
Surat nota kesepakatan tersebut ditandatangani Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat, Nurul Fikri, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim. Selain juga diparaf Ketua Komisi IV bidang Pembangunan (infrastruktur) DPRD, M. Nurnas.Seperti diketahui, kasus dugaan SPJ fiktif tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp43 miliar. Diduga penyelewengan uang rakyat tersebut dilakukan dengan modus pembuatan SPJ fiktif dalam program pembebasan lahan. Yakni lahan untuk pembangunan jalan Samudra, Padang dan pembangunan jalan fly over Duku, Padang Pariaman-Padang.
Para mahasiswa menilai kasus SPJ fiktif tersebut layak diambil alih oleh KPK. Hal ini dikarenakan jumlah kerugian negaranya sudah lebih dari Rp1 miliar. Mereka juga menilai kasus tersebut proses hukumnya lambat sehingga harus segera diambil alih. Padahal jumlah kerugian negara cukup besar."Dengan uang sejumlah itu, sangat banyak masyarakat miskin bisa dibantu. Sangat banyak pula infrastruktur bisa dibangun. Jumlah uang itu sangat banyak, apalagi untuk ukuran Sumbar," ujar Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat, Nurul Fikri. (titi) Editor : Eriandi, S.Sos
