PADANG – Belum menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK), lahan Kawasan Mandeh sudah ribut-ribut. Ternyata kawasan yang digadang-gadang menjadi pusat wisata Sumbar ini belum diusulkan menjadi KEK.
“Mandeh itu seksi, jangan ribut-ributlah. Bagaimana kita menarik investor kalau ribut terus,” sebut Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman saat jumpa pers di Padang, Selasa (11/4).
Jasman berharap apa yang terjadi di Mandeh belakangan ini tidak menjadi kendala investor, sehingga pengembangan pariwisata Sumbar dapat berjalan dengan baik.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian mengaku Mandeh belum jadi KEK. “Baru rencana, Mandeh belum menjadi KEK. Bahkan rencana kerja permerintah (RKP) 2017 Mandeh tidak masuk dalam 10 kawasan wisata strategis pariwisata nasional. Dulu 2016 sempat ada, kemudian sekarang hilang,” sebutnya.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Octavia mengatakan sepanjang lahan rencana pembangunan jalan dari Padang-Mandeh memang terdapat hutan manggrove. Tetapi tidak semuanya hutan lindung, sebagian besar adalah hutan penggunaan lain (HPL).
“Kita sudah lihat pula ke lapangan, yang termasuk hutan lindung itu sekitar 2 hektare. Selebihnya masuk HPL,” sebutnya.
Dengan itu, menurutnya, jika memang bukan kawasan hutan lindung, maka pemanfaatan hutan manggrove tidak termasuk tindak pidana kehutanan. “Jadi itu bukan kewenangan kita,”sebutnya.
Soal pembabatan hutan bakau dan manggrove, Hendri menyebutkan Pemkab pessel seharusnya melakukan pengecekan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, sehingga mengetahui secara pasti mana kawasan hutan lindung dan mana kawasan hutan budi daya. (yose)
