Mandiri, LKAAM Sumbar tak Tabu Bermitra dengan Pemerintah

JAKARTA - Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) merupakan lembaga payung panji kaum adat di Minangkabau Sumatera Barat (Sumbar). LKAAM berfungsi sebagai pemutus buhul soal sengketa dan peselisihan adat di Sumbar, dan lembaga sitawa dan sidingin dalam adat alam Minangkabau.Keberadaannya harus mandiri dan merdeka dalam menjalankan fungsi sebagai payung panji penyelesai dan pencari kata mufakat di Ranah Minang. "Mandiri itu prinsip, tapi tidak tabu pula LKAAM bermitra strategis dengan pemerintah atau instansi pemerintahan vertikal lain di Sumbar, asal tidak menggerus kemandirian LKAAM itu sendiri," ujar Wakil Ketua LKAAM Sumbar Bidang Sako dan Pusako, Ricky Donals Dt Paduko Marajo, Minggu (1/9).

Ricky Donals Dt Paduko Marajo pun tidak mau lembaga LKAAM sebagai lembaga peminta-minta APBD, kalau pemerintah paham fungsi dan tugas LKAAM tidak diminta pun pasti LKAAM diakomodir di APBD Sumbar. "Tidak begitu jugalah, terlalu luas potensi dimiliki LKAAM untuk eksistensi lembaga ini di Sumbar, ingat datuak di Minangkabau sejak dulu, kini dan ke depan tetap menjadi tokoh di kaumnya, yang bajalan didahului salangkah dan duduk di tinggian sarantiang," ujar penghulu di Tanjung Alam Tanah Datar ini.Sekarang tantangan LKAAM itu merubah mindset tata kelola kelembagaan, bagaimana pun LKAAM ke depan harus bisa memanfaatkan revolusi industri 4.0 terutama membangun sistem integrasi LKAAM dengan generasi milenial minang. "Insya Allah kita akan membangun aplikasi tanya jawab soal adat alam Minangkabau dengan memanfaatkan kemajuan informasi teknologi sesuai era kekinian 4.0," ujar Dt Ricky Donals.