oleh

Mantan Komisioner KY Soroti Penegakan Hukum yang Tebang Pilih

Irman Gusman (antara)

JAKARTA – Mantan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY),
Eman Suparman menyoroti permasalahan tebang pilih penegakan hukum di Indonesia.
Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Eman merujuk pada perkara dugaan suap kuota
impor gula yang menyeret mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman
Gusman.

Eman sendiri menuliskan pandangannya terkait perkara yang menyeret Irman Gusman
dalam buku eksaminasi terhadap putusan Irman Gusman. Eman menuliskan pandangannya
soal penegak hukum yang perlu asah kembali integritas‎ dan profesionalisme.

“Ya memang seperti sudah saya tulis di situ, sekarang kan semenjak saya sudah tidak di
Jakarta lagi, penegakan hukum kok semakin tebang pilih, semakin tidak profesional,” kata
Eman di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Menurut mantan Dosen Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung tersebut, ‎sejak
penyidikan, penuntutan, sampai dengan memutuskan putusan terhadap Irman Gusman,
para penegak hukum sudah tidak lagi menggunakan integritas moral dan sisi keilmuwan.
“Kayaknya mereka sudah tidak pakai integritas moral dan tidak pakai integritas keilmuwan
lagi, sekena-kenanya maunya mereka sendiri,” katanya dikutip dari okezone.

Eman mengungkapkan, penegakan hukum seharusnya dilakukan secara objektif. Sehingga,
ketika dalam hukum bersalah maka harus dikatakan salah, pun demikian sebaliknya.
Namun, penegakan hukum di Indonesia saat ini justru dinilai Eman seperti tidak serius.
“Sekarang ini kok penegak hukum sejak penyidikan sampai memutus perkara kok kayaknya mereka bermain-main semua sih dengan aturan, kadang-kadang saya bingung jadi ini siapa yang harus mengawasi penegak hukum ini,” terangnya.

Guru Besar Fakultas ‎Unpad ini menyesalkan penegakan hukum di Indonesia terutama
dalam kasus Irman yang dipandangnya diputus secara subjektif. Padahal, sambung Eman,
hukum harus berpihak pada kebenaran.

“Kalau penegak hukumnya sudah tidak adil, tidak objektif, rusak negeri ini. Hukum ini
disepakati untuk tidak berpihak, tetapi hukum itu keberpihakannya kepada kebenaran, jadi
yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, buku berjudul “Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan
Perkara Irman Gusman” yang dituliskan sejumlah pakar hukum ternama di Indonesia itu
sudah diterbitkan, yang isinya memuat pandangan terkait perkara yang menyeret Irman
Gusman. (aci)

Berita Terkait