PADANG-Untuk menyelesaikan permasalahan daerah tertinggal, perlu aksi nyata yang gencar. Selain juga harus dikeroyok dengan program pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat untuk mewujudkannya. Anggota DPR RI berketurunan Minang ada hampir 60 orang, ini juga bisa membantu lobi program pusat. Saat ini di Sumbar masih ada tiga daerah tertinggal, yakni Solok Selatan, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai.Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus mengatakan, Pemprov harus benar-benar gencar dan konsisten untuk menyelesaiannya. Langkah pertama bisa dengan melakukan pemetaan kondisi di tiga daerah itu. Pemetaaan dilakukan hingga kecamatan, nagari dan jorong.
"Tinjau benar apa masalah di masing-masing daerah. Mana yang masih terisolir mulai dari nagari, jorong atau kecamatan. Juga masalah yang mengakibatkan kemiskinan," ujar Guspardi.Pemetaan masalah di daerah tertinggal, kata dia, tak bisa hanya dengan mendengar laporan saja. Namun juga dengan peninjauan dan pemetaan langsung. Sehingga masalah akan terlihat jelas. Setelah ada pemetaan yang jelas, nanti baru akan terlihat solusi yang sesuai.
Dalam memberikan solusi ini, kata dia, harus pula disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Misalnya bagaimana sosial masyarakatnya, mata pencaharian dan keadaan geografis daerah.Sebagai contoh untuk program pemberdayaan, perlu disesuai dengan keadaan masyarakat. Mereka yang tinggal di dekat pesisir pantai yang banyak bekerja sebagai nelayan programnya berbeda dengan masyarakat daerah tinggi yang kebanyakan petani."Dalam pemetaan dan mencari program itu, tentulah harus koordinasi dengan pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan. Program harus dengan pengawasan berkala, agar berhasil. Tak sekedar program sekedar pemberian, namun berkelanjutan," ujarnya.(Titi)
Editor : Eriandi, S.Sos
