[caption id="attachment_7408" align="alignnone" width="649"]
Ilustrasi (antara foto)[/caption]PADANG - Penyaluran pupuk subsidi di Sumbar masih rawan dengan penyelewengan. Jika pupuk tersebut teruntuk bagi masyarakat, ternyata masih ada yang dialihkan ke perkebunan besar.
"Sampai sekarang kita memang masih ada menerima informasi terkait penyelewengan pupuk subsidi. Namun, secara umum dapat ditekan, karena kita memiliki tim untuk memantau sistem penyaluran tertutup,"sebut Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Heri Nofiardi, Selasa (13/4/2018).Menurutnya, persoalan pendistribusian pupuk itu dilakukan langsung oleh distributor. Nanti distributorlah yang akan menyalurkan pupuknya ke sejumlah kelompok tani. Sedangkan untuk pengawasannya memalui Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
"Kasus itu sudah diselesaikan dan distributorpun telah ditegur. Maka dari itu, dalam penyaluran pupuk pada tahun 2018 ini saya berharap betuk Tim KP3 melakukan pengawasan lebih intesif lagi, sehingg tidak ada lagi pendistribusian pupuk yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.Pada 2018, Sumbar mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 191.360 ton. Kuota pupuk bersubsidi itu memiliki jumlah yang berbeda, ketika didistribusikan kepada sejumlah kelompok tani yang ada di Sumbar.Dikatakannya daerah yang paling banyak mendapat alokasi yakni di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 29.748 ton dengan rincian untuk pupuk Urea 12.700 ton, SP-36 4.100 ton, pupuk ZA 3.748 ton, dan pupuk NPK 7.700, serta pupuk organik 1.500 ton. (yose)
Editor : Eriandi
