Masih Terjadi Pengerahan Massa, Perludem Desak Tahapan Pilkada Dievaluasi

JAKARTA - Peneliti Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani mendorong pemerintah dan penyelenggara agar tahapan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 dievaluasi.“Jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2020 ditunda. Sehingga pelaksanaan Pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19,” kata Fadli di Jakarta, Senin (7/9), dikutip dari Antara.

Penundaan dianggap perlu karena komitmen menjaga protokol kesehatan mulai terasa hilang di masa pendaftaran pilkada. Terbukti dengan adanya pawai massa hingga konser musik pada saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah beberapa hari lalu."Padahal saat pemerintah, KPU, dan DPR memutuskan melanjutkan tahapan Pilkada 2020 pada 15 Juni 2020 lalu, mereka berkomitmen memastikan protokol Covid-19 dipatuhi secara ketat," kata Fadli.

Sementara Pilkada ditunda, Undang-Undang Pilkada yang belum mengatur teknis penyelenggaraan pilkada di masa pandemi, bisa lebih dimatangkan.Fadli ingin pemerintah, KPU, dan DPR dapat melihat angka orang terinfeksi di Indonesia semakin mendekati angka 200 ribu orang.

Fadli menilai Pemerintah, KPU, dan DPR mesti mengambil tanggungjawab atas dijalankannya Pilkada di tengah pandemi. Pemerintah, KPU, dan DPR RI tidak dapat saling melempar tanggungjawab untuk memastikan agar komitmen mematuhi protokol kesehatan dapat dipenuhi oleh semua pihak dalam pelaksanaan Pilkada 2020.“Tidak saling lempar tanggungjawab dalam menjelaskan kepada publik terkait tidak patuhnya beberapa pasangan calon dan pendukungnya dalam pemenuhan protokol kesehatan," katanya. (rin/ant)