PADANG - Puluhan massa yang tergabung di Front Perjuangan Partai Gerindra (FPG) mendatangi kantor DPD Gerindra Sumbar, di Jalan Bagindo Aziz Chan, Senin (16/9). Massa yang terdiri dari kader, simpatisan dan pengurus partai kecewa terkait penunjukan atau penetapan pimpinan DPRD di Sumbar oleh DPP Gerindra.Pantauan di lapangan, massa mendatangi DPD Gerindra Sumbar, sekitar pukul 10.41 WIB. Mereka terlihat membawa beberapa atribut demo, seperti spanduk. Salah satu spanduk yang dibawa pendemo bertuliskan "Berantas mafia jabatan dalam partai Gerindra", dan "nafsu besar suara kurang".
Tidak hanya spanduk, pendemo juga membawa pengeras suara. Mereka bergantian melakukan orasi. Dari orasi itu, pendemo menyuarakan penolakan surat keputusan (SK) penetapan pimpinan DPRD tidak jelas, alasan penunjukannya."Ada beberapa daerah pemilihan (Dapil) di Sumbar, kita ketahui Gerindra pemenang pilpres di Sumbar. Tapi, sangat disayangkan Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit sangat tidak bijak memilih ketua DPRD kota dan provinsi," sorak salah satu massa pendemo.
Sementara itu, Penanggungjawab FPG Sumbar, Andri Wijaya, mengatakan, ada beberapa ketua DPRD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota sangat perlu dipertanyakan penunjukannya. Disinyalir, adanya permainan dalam penunjukan tersebut."Kita tidak ingin Gerindra diolok-olok. Kami meminta DPP Gerindra dan jajarannya di Jakarta untuk memberantas mafia jabatan," ujarnya.
Dia juga menganggap penunjukkan ketua DPRD adanya jual beli jabatan yang merupakan tindakan praktik korupsi. Jabatan amanah rakyat, bukan barang dagangan."Kita sama-sama mengetahui atas permintaan bapak Prabowo, untuk pimpinan di DPRD harus KSB (ketua, sekretaris, bendahara) di pengurus partai," kata dia.Andri mengatakan, banyak penetapan pimpinan DPRD yang dikeluarkan DPP Gerindra di Sumbar sarat pelanggaran. Untuk itu, pihaknya yang terdiri anggota, kader serta seluruh pengurus Gerindra di Sumbar menolak keputusan DPP."Kita menduga adanya mafia jabatan di DPP Gerindra, mafia ini mengelilingi bapak Prabowo. Jadi kami harapkan, seluruh surat tersebut yang tidak sesuai dengan mekanisme partai segera direvisi," ujar Andri.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPD Gerindra Sumbar, Muklis Yusuf Abit, membantah tuntutan dari FPG Sumbar, dikarenakan salah alamat. Menurutnya, pimpinan DPRD diusulkan oleh DPC dan DPD, namun yang menunjuk atau menentukan adalah DPP. "Jadi kita daerah hanya mengusulkan, keputusan tetap dari DPP Gerindra. Setelah itu, baru dikeluarkan SK," ujar Yusuf Abit.Dia juga akan memastikan legalitas FPG yang melakukan aksi, apakah anak dari partai Gerindra atau tidak ada legalitasnya. "Kalau tidak legal, kami tidak akan menanggapi mereka, tapi kalau legal, nanti kami akan sampaikan tuntutan mereka ke pusat," tutupnya.109
Editor : Eriandi, S.Sos
