PADANG – Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit meminta masyarakat untuk dapat berfikir positif untuk pembangunan tol di Sumbar. Untuk itu masyarakat harus mendukung pembangunan jalan bebas hambatan tersebut di Sumbar.
“Sekarang bagaimana masyarakat terdampak. Jalan saja belum dibangun. Apanya yang terdampak,”katanya Jumat, (29/1) menanggapi tuntutan masyarakat terkait pembangunan tol di Kabupaten Limapuluh Kota.
Dikatakannya, masyarakat diminta mendukung pembangunan tol di Sumbar. Karena hanya sekarang kesempatan Sumbar bisa mendapatkan jalan bebas hambatan.
Kebaradaan jalan tersebut sangat menunjang perekonomian Sumbar. Karena dengan akses jalan yang cepat akan menambah nilai tambah hasil perkebunan Sumbar.
Begitu juga sebaliknya, barang-barang kebutuhan masyarakat Sumbar akan dapat diperoleh dengan murah. Karena akses jalan yang cepat, sehingga harga juga bisa murah.
“Untuk tuntutan masyarakta itu marilah kita positif berfikir, jangan negatif. Untuk seksi Payakumbuh-Pangkalan itu kan belum dibangun, trasenya belum ada. Masih bisa dibicarakan. Bisa dimusyawarahkan,”sebutnya.
Nasrul juga menyayangkan masyarakat dirugikan dengan pembangunan tol tersebut. Menurutnya, jika ada tanah dan bangunan warga yang terkena tol, nantinya tetap diganti rugi.
“Nanti kan diganti rugi, merugikan masyarakat bagaimana itu,”sebutnya.
Sebelumnya, masyarakat Limapuluh Kota mengadu me Komisi Hak Azazi Manusi (Komnas HAM), Kamis (28/1). Mereka tergabung dalam Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol (Format) di dampingi Walhi Sumbar.
Masyarakat itu merasa resah dan khawatir dengan rencana pembangunan jalan tol pada seksi Payakumbuh-Pangkalan. Tidak saja akan menghilangkan tempat tinggal dan sumber pendapatan, tapi telah melahirkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.
Dikatakannya, sebenarnya masyarakat telah menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang namun belum ada realisasi dari aspirasi warga. Bahkan pihak pelaksana pembangunan terus melanjutkan rencana mereka. Padahal pada setiap pertemuan-pertemuan pihak perencana pembangunan mengatakan ini baru disain.
Forum tersebut terdiri dari warga Nagari Koto Baru-Simalanggang, Koto Tangah-Simalanggang, Taeh Baruh, Lubuk Batingkok, Gurun. Upaya ini adalah langkah mitigasi yang dilakukan masyarakat agar Komisi Nasional HAM Perwakilan Sumatera Barat dapat memantau dan membantu mewujudkan aspirasi warga untuk mengalihkan jalur pada wilayah yang tidak padat penduduk dan lahan produktif.
Tommy Adam, Manajer Riset dan Database WALHI Sumbar menyampaikan bahwa rencana pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru pada seksi payakumbuh – Pangkalan berada diatas Kawasan padat penduduk dan lahan produktif. Berdasarkan data terakhir Walhi Sumbar tercatat Lahan masyarakat sekitar 720 m2 didalamnya terdapat sawah, ladang dan sekitar 539 rumah sekitar 1000 KK yang berdomisili di atasnya. (Yose)
Komentar