oleh

Memahami Aspirasi Masyarakat Agar Kebijakan Tepat Sasaran

Eka Putra (ist)

Oleh: Eka Putra

SAYA memahami bahwa dalam negara demokrasi, segala jenis kebijakan yang akan dibuat haruslah memiliki orientasi pada kemaslahatan rakyat banyak. Untuk itu, mengetahui apa yang diinginkan serta apa yang dibutuhkan oleh rakyat banyak tentu menjadi kunci yang utama dalam sistem berdemokrasi. Karena, konsep dasar demokrasi ialah “rakyat berkuasa” (government of rule by the people).

Di Indonesia sendiri terdapat badan legislatif yang sering disebut sebagai para wakil rakyat untuk mewakili segala jenis aspirasi rakyat Indonesia, untuk kemudian diformulasikan menjadi sebuah kebijakan negara. Artinya, para wakil rakyat tersebut dituntut untuk mendengar dan untuk melihat segala keresahan dan segala kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Yang menjadi catatan menarik bagi saya dalam hal ini ialah, ruang publik untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan serta kebutuhan tersebut tidaklah banyak. Sehingga dirasa sangat perlu untuk terus menggalang semangat turun kebawah, menemui masyarakat akar rumput (grassroot community) sebagai upaya menyelami aspirasi publik tersebut.

Sebagai seseorang yang dipercaya menduduki salah satu jabatan strategis di DPP Partai Demokrat, yakni Wakil Bendahara Umum. Saya mengerti betul bagaimana suatu anggaran itu diperoleh, diproses serta disalurkan. Ada berbagai sistem yang harus dilalui partai politik untuk bisa menggalang berbagai program kesejahteraan rakyat. Dan dengan melalui semua sistem tersebut, alangkah lebih meruginya jika ternyata anggaran tersebut tidak tersusun sistematis serta tidak tepat sasaran.

Tepat sasaran dalam hal ini, ialah anggaran bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah, saya selalu mengunjungi masyarakat Sumatera Barat secara khusus dan berkala untuk langsung mendengar serta mengtahui seluk-beluk kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.

Di Kota Padang, misalnya. Tidak hanya permasalahan sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan perihal terbatasnya lapangan pekerjaan, adanya ketakutan dan ancaman terhadap sengketa tanah yang banyak dialami oleh masyarakat juga patut untuk menjadi sorotan kita. Mereka tidak bisa hidup dengan tenang karena persoalan penggusuran selalu menghantui mereka.

Kemudian perihal akses sarana dan transportasi juga menjadi hal yang sering dikeluhkan oleh sanak-saudara kita yang ada di ujung Kabupaten Solok Selatan. Keinginan untuk pemerataan pembangunan serta bantuan berbagai program pertanian juga menjadi sorotan utama di Kabupaten Sijunjung.

Di kabupaten Dharmasraya saya temukan banyak masyarakat yang mengeluhkan perihal lapangan pekerjaan serta upah minimum yang diperoleh belumlah cukup dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kota Solok dan Kabupaten Solok, masyarakat sering mengeluhkan permaslahan sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak dimengertinya bagaimana cara mendapatkan modal usaha baik perihal perdagangan maupun pertanian dan peternakan.

Serta banyak lagi keluhan diberbagai wilayah lain seperti Pesisir Selatan dengan ketimpangan bantuan dan pembangunan, Mentawai dengan sulitnya sarana dan prasarana serta yang lebih penting dan mereka khawatirkan ialah terkait sistem pencegahan dan mitigasi bencana. Masyarakat Kota Padang Panjang juga merindukan berbagai bantuan yang dapat menyentuh mereka secara nyata.

Untuk Kota Sawahlunto, saya telah mengunjungi beberapa kelompok masyarakat yang memang sudah sangat mandiri dalam menyikapi perubahan kebijakan kota dari kota tambang menjadi kota pariwisata. Namun tetap memang dibutuhkan berbagai program pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat mandiri tersebut agar lebih terorganisir dan efektif dalam hal pendapatan dan peningkatan taraf hidup mereka.

Sementara Tanah Datar sendiri juga kesejahteraan petani patut untuk disoroti mengingat tidak stabilnya harga penjualan hasil pertanian dan berbagai permasalahan teknis lainnya turut serta menghantui para petani. Perihal peternakan semisal ayam dan lainnya juga perlu tangan pemerintah untuk turut serta mendampingi peternak dalam menjaga kualitas ternak dan pasar penjualannya. Kemudian masalah modal usaha dan lapangan pekerjaan juga sering disampaikan oleh pemuda-pemuda kita di Kabupaten Tanah Datar dalam waktu belakangan ini.

Di sinilah sebenarnya peran legislator untuk mau berbuat dengan orientasi kemaslahatan masyarakat. Dan sungguh suatu fakta yang menarik bahwasanya apa yang diinginkan oleh masyarakat kita ialah sesuatu yang primer atau pokok dalam keseharian mereka. Saya beranggapan bahwa memang dibutuhkan suatu semangat baru untuk dapat memenuhi dan mengentaskan segala persoalan dan kebutuhan masyarakat kita di Sumatera Barat.

Semangat untuk benar-benar mau mendengar suara keresahan konstituennya, dan semangat untuk mau berjuang dan memperjuangkan suara rakyat tersebut secara legislasi di senayan sana. Hanya dengan mengetahaui keinginan dan kebutuhan rakyatlah berbagai program kebijakan kesejahteraan dapat diwujudkan. Dan saya yakin serta percaya bahwa tak ada masalah rakyat yang tidak dapat kita atasi, karena demokrasi kita menjamin masyarakat yang sejahtera. Rakyat tidak boleh susah! (Penulis Wabendum DPP Partai Demokrat – Alumni PPRA ’55 Lemhannas RI)

Berita Terkait