PADANG - Kondisi usaha hotel di Sumatera Barat kian mengkhawatirkan, dengan telah lebih dari 30 hotel ditutup alias tak beroperasi lagi. Sekitar 80 hotel pun beroperasi dengan tingkat huni hotel (occupancy) di bawah 10 persen yang tak mampu bertahan lebih lama.Hal itu ditegaskan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran kepada Singgalang di Padang, Rabu (15/4). Disebutkannya, tak hanya hotel saja ditutup, tentu berdampak pada ribuan karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan.
Disebutkan Maulana Yusran, sekitar 80 lebih hotel beroperasi megap-megap dengan occupancy di bawah 10 persen. Artinya, hotel beroperasi tersebut tetap merugi. Seiring perjalanan waktu, jumlah hotel yang tutup di Sumbar akan semakin banyak bila kondisi virus corona terus merebak.Lebih jauh disebutkan Maulana Yusran, kendati hotel tersebut tak beroperasi tetapi masih terbebani dengan biaya beban PLN yang harus dibayar 40 jam.
"Kita telah meminta keringanan kepada PLN tentang biaya beban yang harus dibayar kendati tak beroperasi. Namun, tak juga ditanggapi sehingga semakin menambah kerugian pengusaha hotel di Sumbar," ujar Maulana Yusran.Dikatakannya, diminta juga BPJS untuk tidak menagih iuran dalam kondisi saat ini.Menurutnya, dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumbar, baru Pemko Bukittinggi yang merespon memberikan keringan kepada pelaku usaha perhotelan dengan mengratiskan pajak hotel selama 3 bulan. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota lain belum memberikan keringanan.Ditambahkan Maulana, di daerah lain, PDAM, pajak PBB dan pajak air tanah sudah digratiskan. Oleh sebab itu, di Sumbar pun diminta memberikan releksasi demikian. (syawal)
Editor : Eriandi
