JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkritik tingginya belanja pegawai di daerah Ia bahkan menyebut, hampir semua daerah memiliki porsi belanja pegawai yang cukup tinggi jika dibandingkan belanja modal. Hal itu tentu berdampak pada belanja yang sampai ke masyarakat tidaklah banyak.“Kami sudah keliling ke beberapa daerah. Saya tidak ingin sebutkan. Tidak enak. Hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu adalah belanja langsung ke masyarakat. Baik untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” katanya dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).
Dia menyebut bahwa sebagian besar belanja di daerah diperuntukkan untuk belanja pegawai dan operasional. Bahkan belanja operasional pun ujung-ujungnya juga untuk pegawai.“Hampir 70%, bahkan ada yang 80% itu belanja untuk pegawai atau belanja operasional. Jadi belanja pegawai dan belanja operasional untuk pegawai juga. Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga,” ujarnya.
Mantan Kapolri itu mengatakan bahwa program belanja pegawai dan operasional pun bermacam-macam. Salah satunya, penguatan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor). Di mana menurutnya, program itu seringkali hanya berujung pada honor.“Macam-macam programnya. Penguatan ini, penguatan ini. Saya sampaikan kapan kuat-kuatnya gitu penguatan terus. Dengan rakor, rakor isinya honor nantinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Tito mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Menurutnya banyak kepala daerah yang tidak tahu soal ini.“Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, kemudian diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan. Itulah yang terjadi,” pungkasnya. (rn/*)
