Tak Berkategori  

Mendikbud Resmikan Gedung Baru LPMP Sumbar

Mendikbud, Muhadjir Effendi saat pengguntingan pita meresmikan gedung baru LPMP Sumbar, Kamis (26/4). (ist)
Mendikbud, Muhadjir Effendi saat pengguntingan pita meresmikan gedung baru LPMP Sumbar, Kamis (26/4). (ist)

PADANG – Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumbar miliki gedung baru. Gedung berlantai enam itu diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, Kamis (26/4).

Peresmian gedung tersebut masih menjadi rangkaian gebyar hari pendidikan nasional (Hardiknas) yang diselenggarakan LPMP sejak Sabtu (21/4).

Gedung yang masih terletak di area LPMP di Jalan Hamka, Padang itu setara dengan hotel berbintang tiga. Lebih dari 100 orang bisa ditampung di kamar-kamar asrama dan juga aula-aula pertemuan di sana. Dengan adanya gedung itu, jumlah kapasitas yang bisa ditampung LPMP bertambah dari 300 menjadi 400 orang.

Muhadjir Effendy berharap dengan adanya gedung baru ini, mutu pendidikan di Sumbar juga semakin meningkat. Semua lembaga harus bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan.

“Jangan hanya gedungnya saja yang bagus. Mutu pendidikan juga harus ditingkatkan menjadi lebih bagus,” ujar Muhadjir.

Dia mengatakan sekarang pemerintah provinsi punya tantangan baru. Hal ini dikarenakan pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Pengalihan kewenangan ini memerlukan tanggung jawab yang besar. Selain juga membuat kebutuhan dana bertambah.

“Pemerintah pusat tentu ikut membantu pemerintah provinsi dengan adanya bantuan DAK (dana alokasi khusus). Selain juga ada dana dari bantuan operasional sekolah (BOS). Namun peran serta masyarakat juga sangat diperlukan,” ujarnya.

Muhadjir mengatakan pendidikan tidaklah harus ditopang oleh pemerintah saja. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Tahun 2003. Pada UU tersebut ditegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Namun juga tanggung jawab seluruh masyarakat.

“Peran serta ini salah satunya diperlukan dalam bentuk iuran demi mencukupi kebutuhan sarana prasarana sekolah-sekolah,” ujarnya.

Pemerintah pusat, kata dia, sudah memperbolehkan adanya pungutan komite di sekolah-sekolah. Dia bahkan mengatakan jika ada kepala sekolah dan guru yang ditangkap saber pungli karena meminta iuran komiter, silakan lapor ke Kemendikbud. Mereka akan membantu penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan iuran komiter sudah diperbolehkan.

“Hanya saja jangan minta iuran ke siswa miskin. Jumlah iuran pun juga harus disesuaikan dengan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit yang juga hadir dalam acara peresmian itu menyampaikan hal serupa. Dia mengatakan APBD Sumbar tidaklah besar. Bahkan hampir 80 persen diantaranya berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang berasal dari Sumbar hanya sekitar 20 persen saja. (titi)