PADANG – Komisi I DPR RI menilai Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai kawasan dengan posisi terluar bagian barat Indonesia membutuhkan peningkatan tanggap darurat, untuk dapat menangkal berbagai ancaman dan gangguan keamanan.
“Perlu penekanan khusus terhadap Mentawai termasuk perlu ketahanan laut maksimal karena besarnya potensi gangguan terhadap keamanan kedaulatan NKRI,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung saat melakukan kunjungan kerja reses bersama 10 anggota Komisi I DPR-RI lainnya ke Sumbar di Padang, Sabtu (30/7).
Ia menambahkan Mentawai sebagai salah satu pulau terluar untuk perlintasan sangat rawan kedatangan orang asing hingga imigran ilegal, sehingga perlu ditindaklanjuti dan diperketat dalam segi pengawasan.
Ia menjelaskan perlunya peningkatan tanggap darurat di Kepulauan Mentawai juga disebabkan beberapa hal, diantaranya posisi Mentawai yang masih sulit di jangkau atau masih bergantung pada Pemprov Sumbar terkait pendanaan, rawan penyeludupan manusia, rawan ilegal fishing, ilegal fishing dan sebagainya yang mengancam kedaulatan NKRI khususnya di kepulauan itu.
Bahkan untuk pungutan liar akibat ilegal logging dan ilegal fishing itu dapat mencapai Rp5 triliun per tahun. Peningkatan tanggap darurat itu juga termasuk siaga bencana sehingga kemaritiman serta tim Search And Rescue (SAR) harus dipersiapkan maksimal dan selalu disiagakan.
Hamzah juga menyampaikan kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi data terkait Kepulauan Mentawai untuk nantinya dapat disinergikan, atau dilakukan harmonisasi untuk pembenahan beberapa hal terkait pertahanan dari ancaman keamanan di daerah itu.
“Apalagi kami pernah dapat kabar bahwa ada kapal asing yang datang kemudian turun di Mentawai. Namun tidak dapat ditindak karena tidak ada kantor imigrasi di daerah itu. Ini kan harus ada tata kramanya, bisa saja mengancam kedaulatan RI,” jelasnya.(aci)
sumber:antara
